Bogordaily.net – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 ditargetkan mencapai Rp 2.230 triliun atau turun 5,9% dari outlook 2022 sebesar Rp 2.370 triliun.
Menurut Sri Mulyani, anggaran Rp 993 triliun naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 764 triliun. Angka ini bahkan di luar dana penanganan COVID-19.
“Belanja pemerintah pusat Rp 2.230, perinciannya Rp 993 triliun adalah belanja kementeiran lembaga (K/L) dan Rp 1.236 triliun belanja non K/L,” katanya.
Untuk prioritasnya masih mencakup kebutuhan SDM, pendidikan, kesehatan, Perlindungan Sosial (Perlinsos), dan reformasi. Selain itu, ifnrastruktur, bansos hingga subsidi disebut Sri Mulyani masih akan cukup besar.
Kemudian, alokasi dana tersebut juga disiapkan untuk tahun pemilu. Selain itu, pembangunan IKN termasuk penyiapan sarana dan prasarana, pengamanan juga masuk dalam anggaran ini.
“Untuk infrastruktur, Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) harus menyelesaikannya sesuai periode kabinet ini,” katanya menambahkan.
Belanja K/L tahun depan digunakan untuk melanjutkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas. Sementara belanja non K/L untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi global seiring APBN menjadi shock absorber dalam melindungi masyarakat.
“Program bansos (bantuan sosial) dan subsidi masih akan cukup besar dan reformasi birokrasi. Belanja nonprioritas diefisienkan dan belanja bantuan pemerintah disinkonkan, kita harus memitigasi kemungkinan terjadinya risiko,” ucapnya.
Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2023 akan fokus mendukung peningkatan kualitas SDM terampil dan berdaya saing melalui peningkatan pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.
Belanja pemerintah pusat juga akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi serta implementasi reformasi birokrasi.
Selain itu, juga diarahkan untuk melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas, meningkatkan sinkronisasi dan penahanan belanja bantuan pemerintah sekaligus antisipasi risiko dalam bencana dan kegiatan mendesak lainnya.(*)