Bogordaily.net – Wacana Jokowi 3 periode terus muncul, walau presiden sendiri terus menolak. Tapi penolakan ini kian lama kian luntur.
Jika awal saat wacana 3 periode ini muncul ditolak oleh presiden dengan tegas, kini respon Presiden makin melunak.
“Wacana ini ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya,” kata Presiden saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka (Senin, 2 Desember 2019).
Tapi saat wacana ini dimunculkan lagi dalam Musra di Bandung Minggu, 28 Agustus 2022, respon presiden semakin lunak. Jika sebelumnya Presiden menyatakan bahwa wacana tersebut “menampar” mukanya, saat ini Jokowi lebih “menerimanya” sebagai bagian dari demokrasi, yang harus menghormari pendapat masyarakat. Dan meyakini kalau wacana itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.
Bagi saya wacana itu bukan hanya mencederai konstitusi, juga soal menghambat keberlanjutan demokrasi. Demokrasi memang bukan sistem yang ideal, tapi demokrasi adalah sistem yang dibutuhkan.
Agar demokrasi terus berkembang, kita perlu disiplin atas prinsip-prinsip demokrasi. Pembatasan masa jabatan publik, terbukanya partisi publik, dan kepatuhan pada konstitusi, adalah nilai dan prinsip demokrasi yang semuanya harus diberikan, bukan dipertentangkan.
Tidak tepat mempertentangkan antara pembatasan kekuasaan dengan hak publik untuk menyuarakan calon pemimpinnya. Jika calon pemimpin yang disuarakan sudah melebihi batas yang ditetapkan oleh konstitusi, maka dengan sendirinya suara yang melanggar pembatasan masa jabatan itu sudah cacat demokrasi.
Untuk semua pihak harus mau menahan diri dan teggak lurus pada demokrasi dan konstitusi. Sebagai pendukung Jokowi, saya meminta semua pihak, teritama organisasi Relawan Pendukung Jokowi, untuk menahan diri, dan meyakini bahwa pembatasan kekuasaan itu baik untuk masa depan bangsa.
Pembatasan kekuasaan akan memperlancar sirkulasi kader kepemimpinan bangsa, dan membawa harapan bagi generasi muda untuk nembawa Indonesia ke arah kemajuan. (*)