Bogordaily.net– Sudah sepuluh bulan Irak tak memiliki perdana menteri. Situasi negara itu tampaknya semakin kacau. Pendukung ulama kenamaan Irak, Moqtada Sadr, kembali menduduki parlemen pada Minggu, 31 Juli 2022.
“Kami mengharapkan yang terbaik, tapi yang kami dapat justru yang terburuk. Politikus di parlemen tak memberikan kami apa-apa,” kata demonstran yang ikut menduduki parlemen, Abdelwahab al-Jaafari, kepada AFP dilansir CNN Indonesia, Senin, 1 Agustus 2022.
Aksi demonstrasi terbaru ini membuat Irak makin larut dalam konflik politik berkepanjangan sejak pemilu digelar 10 bulan lalu, tepatnya pada Oktober 2021.
Saat itu, koalisi politik Sadr sebenarnya meraup suara paling banyak di parlemen, tapi tak cukup untuk membentuk mayoritas. Setelah berulang kali mencoba, mayoritas tetap tak terbentuk.
Parlemen akhirnya mengajukan sejumlah nama dan koalisi untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Gelombang unjuk rasa terbaru ini muncul akibat keputusan Keranga Kerja Koordinasi di parlemen untuk mencalonkan mantan menteri kabinet, Mohammed Shia al-Sudani, sebagai PM.
Faksi Sudani di parlemen berisi kader-kader musuh bebuyutan Sadr, seperti eks PM Nuri al-Maliki, dan Hashed al-Shaabi.
Sadr menyerukan agar pendukungnya bergerak menentang keputusan tersebut. Para pendukung pun sudah sempat menduduki parlemen pada Rabu pekan lalu. Namun, mereka akhirnya angkat kaki dua jam kemudian, setelah Sadr memerintahkan para pendukungnya untuk pergi.
Sebelumnya ratusan pendukung ulama ternama Irak, Muqtada al-Sadr, menyerbu gedung parlemen Irak pada Sabtu, 30 Juli 2022. Para demonstran memprotes upaya pembentukan pemerintah yang dipimpin oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran.
Pasukan keamanan Irak menggunakan gas air mata dan bom suara guna mencoba mengusir para demonstran dan menyebabkan beberapa luka. Kejadian ini disaksikan oleh wartawan The Associated Press.
Sesi parlemen yang diharapkan pun gagal terjadi. Diketahui, tidak ada anggota dewan yang berada di sana.***