Bogordaily.net– Setelah ditunjuk jadi Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono langsung melakukan persiapan ekstra jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mardiono bertekad agar PPP tidak tenggelam dan bisa memperoleh suara yang besar.
“PPP tidak sendirian, partai lain juga akan menghadapi agenda besar tahapan Pemilu 2024 yang waktunya kurang dari 500 hari. Ini pekerjaan besar, kewajiban konstitusi bagi PPP untuk ikut dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar Muhammad Mardiono, dalam Konferensi Pers di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagaimana dilansir Suara.com.
Mardiono tidak ingin mengulang sejarang buruk yang mana PPP mendapat suara kecil dalam hasil Pemilu 2019 lalu. Maka, dia menegaskan akan berusaha keras agar partai berlambang Kabah ini tidak tenggelam diantara partai baru lainnya.
“Kami semua, tidak hanya saya tidak boleh mengulang sejarah partai yang memperoleh suara terendah karena PPP partai tertua. Kami bertekad akan bekerja keras agar partai warisan ulama ini tidak tenggelam, sebab saat ini berada di ambang batas parliamentary threshold,” ungkapnya.
Mardiono dipilih sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang dilaksanakan pada 4-5 September 2022 di Hotel Swissbelinn, Cikande, Banten.
Terdapat kegelisahan dan keluhan yang disampaikan oleh para kader dan akhirnya direspon oleh para Majelis Partai. Telah dilakukan tabayun, hingga surat permohonan Ketua Majelis Partai yang meminta Suharso mundur dengan legowo. Sejauh ini, Mardiono mengklaim bahwa ia masih memiliki hubungan yang baik dengan Suharso usai dipilih menjadi Plt Ketua Umum PPP.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa telah diberhentikan dari jabatannya dan diisi oleh pelaksana tugas alias PLT yakni Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Mardiono.
Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” jelasnya.***
(Riyaldi)