Bogordaily.net– Gelombang unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlangsung di Kota Bogor. Kali ini giliran massa dari Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu (FKUIB) yang menggelar demo di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda No.25, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Rabu 7 September 2022.
Dari pantauan Bogordaily.net di depan gedung DPRD Kota Bogor, puluhan massa FKUIB mulai berdatangan sejak pukul 08.00 WIB. Selang satu jam, massa dari FKUIB dari arah makam Pahlawan, Dreded datang menggunakan sepeda motor dan membawa atribut bendera Islam, dan spanduk bertuliskan “Rakyat menolak kenaikan harga BBM, tidak mau dikhianati, dizhalimi dan dibohongi, campakkan demokrasi, terapkan syariah”.
Datangnya massa FKUIB, pihak kepolisian, TNI dan Dishub Kota Bogor pun mulai merapatkan barisan guna melakukan penjagaan terhadap aksi unjuk rasa. Tampak juga polisi tetap mengatur arus lalu lintas selama demo berlangsung di depan gedung DPRD Kota Bogor.
Kordinator Lapangan (Korlap) FKUIB, Sutono mengatakan, menolak dengan tegas kenaikan harga BBM di tengah beban rakyat yang semakin dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan dzolim ini dipastikan berat akibat pandemi covid-19, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, angka pengangguran akibat PHK dan meningkatkan angka kemiskinan,” kata Sutono dalam orasinya.
Sutono juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat banyak, mengingat harga BBM dinaikkan justru di saat harga minyak dunia sedang turun.
“FKUIB menuntut pemerintah melakukan penghematan pada anggaran belanja negara dengan menghentikan proyek Ibu Kota Negara yang belum mendesak dilakukan bukan dengan menaikan harga BBM yang akan berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat kecil,” jelasnya.
Sutono juga menyampaikan, FKUIB menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk liberalisasi di sektor Migas serta melakukan penyehatan BUMN-BUMN strategis khususnya PT. Pertamina, agar tidak dijadikan sebagai sapi perah oleh para pejabat korup maupun partai politik dan oligarki.
“Dan kami menuntut juga pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalisme liberal, karena ideologi ini telah menjadikan pengurusan hajat hidup rakyat termasuk di dalamnya masalah BBM diserahkan kepada swasta bahkan asing melalui mekasime pasar bebas,” jelasnya.
Kendati demikian, dirinya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar menjadikan Islam sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang mendera bangsa, termasuk dalam masalah pengaturan BBM.
Dalam tinjauan Islam, kata Sutono, BBM adalah salah satu sumber daya alam milik umum dan semua masyarakat membutuhkannya. Dengan demikian, Islam melarang pengelolaannya diserahkan kepada swasta ataupun asing.
“Nabi SAW bersabda “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara , yaitu padang rumput, air, dan api. ” (HR Abu Dawud dan Ahmad),” ungkapnya.(Ibnu Galansa)