Bogordaily.net – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memastikan Program Solusi Nelayan (Solar untuk Koperasi Nelayan) sudah siap untuk diujicobakan di Kampung Nelayan Desa Kedung Cowek, Bulak, Surabaya, Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan MenKopUKM Teten Masduki saat meninjau kesiapan lokasi piloting di Surabaya (14/9). Rapat koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN dan PT Pertamina pada Senin (5/9) di Kementerian BUMN, menyepakati piloting akan dilakukan selama 3 bulan ke depan di 7 lokasi, masing-masing: Surabaya, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Aceh Besar, Deli Serdang, dan Lombok Timur. Selanjutnya akan diperluas di seluruh Indonesia.
“Kita ingin nanti para nelayan bisa membeli solar sesuai harga SPBU bukan harga dari pengecer, sehingga margin pendapatan nelayan akan bertambah dan semakin sejahtera,” kata MenKopUKM Teten Masduki.
Dijelaskan Menteri Teten bahwa nantinya koperasi nelayan akan mengelola SPBU khusus nelayan. Pengurus koperasi diwajibkan mendata anggotanya agar nantinya BBM yang dipasok oleh PT Pertamina (Persero) benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.
“Nanti yang bisa dapat BBM solar harus yang terdaftar di koperasi. Nah ini tugas dari koperasi nelayan untuk memastikan anggotanya untuk disiplin supaya teratur,” katanya.
Dengan keberadaan SPBU khusus nelayan, Menteri Teten berharap agar nelayan bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan BBM. Selama ini sekitar 60 persen biaya produksi nelayan adalah untuk pengadaan BBM. Untuk itu diperlukan upaya yang nyata agar biaya produksi para nelayan bisa ditekan dengan memberikan kemudahan akses terhadap BBM yang murah sesuai harga resmi yang ditetapkan oleh Pertamina.
Sementara itu Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi menambahkan, di lokasi ini belum ada SPBU Nelayan. Tentu ini menjadi penting agar ke depan nelayannya membeli Solar dengan harga resmi. Untuk mempercepat realisasi pembangunan Pertashop khusus nelayan dibutuhkan berbagai persyaratan administratif. Untuk itu dia berharap agar para nelayan yang tergabung dalam koperasi juga cepat dalam memenuhi persyaratan administratif tersebut.
“Kami perlu data-data terbaru dari para anggota koperasi. Memang kemarin ada beberapa kendala tapi saat ini sudah ada solusinya. Intinya dari Pertamina mendukung sekali untuk bisa melayani nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Deny.
Ketua Koperasi Bahari 64 Muhammad Sukron menyatakan selama ini para nelayan mengeluhkan sulitnya mendapat BBM yang murah. Dengan jarak SPBU yang jauh, para nelayan terpaksa membeli ke pengecer dengan harga yang lebih mahal.
Untuk BBM jenis solar, nelayan mendapatkan harga dari pengecer dengan harga rata-rata Rp10.000 – Rp11.000 per liter dan pertalite Rp12.000 per liter. Padahal harga yang dipatok resmi oleh Pertamina untuk solar harganya Rp6.850 dan pertalite Rp10.000 per liter.
“Dengan adanya SPBU khusus bagi nelayan yang dikelola koperasi ini menurut saya akan menjadi langkah konkrit untuk memberikan solusi bagi temen-teman nelayan dalam mendapatkan BBM. Selama ini permasalahan kami hanya soal BBM,” kata Sukron.
Dijelaskan bahwa rata-rata kebutuhan BBM untuk nelayan setiap harinya sekitar 5 liter. Dia optimistis kebutuhan BBM murah bisa disuplai oleh Pertamina melalui SPBU mini yang dikelola oleh koperasi.
“Kebutuhan BBM solar ini sangat berdampak luar biasa bagi teman-teman nelayan di samping itu jarak melaut kita semakin jauh sehingga ongkosnya bertambah. SPBU nelayan ini akan jadi solusi yang tepat bagi nelayan,” katanya.
Di tempat yang sama Direktur SME PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Amam Sukriyanto menyatakan kesiapannya untuk membantu para nelayan mendapatkan akses pendanaan yang murah. Dijelaskan bahwa BRI mendapat mandat dari pemerintah untuk ikut menyukseskan Program Solusi Nelayan.
Untuk itu pihaknya siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan untuk melakukan pembaharuan alat tangkapnya atau untuk kebutuhan produksi lainnya. “Kami memiliki satu produk bernama KUR yang sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam pengelolaan hasil tangkapannya. KUR ini masih disubsidi oleh pemerintah sebesar 3 persen,” kata Amam.***