Bogordaily.net– Presiden Rusia Vladimir Putin dituntut mundur. Desakan itu disuarakan 84 pejabat distrik di Moskow dan St Petersburg itu dituangkan dalam sebuah petisi lantaran Putin dinilai merugikan masyarakat dan negara.
Dikutip CNN Indonesia, pejabat perwakilan St Petersburg Semenovsky, Ksenia Torstrem, melalui pernyataan di Twitter menyebut petisi itu dibuka khusus untuk pejabat perwakilan daerah dan distrik di Rusia.
“Berbagai pejabat telah menuntut pengunduran diri Putin,” kata Torstrem di Twitter sambil menyertakan petisi tersebut, Senin, 13 September 2022.
Saat awal dibuka, petisi ini diteken oleh 18 perwakilan daerah di Rusia, menurut laporan CNN. Sejak itu, jumlah pejabat yang menandatangani petisi itu pun dilaporkan terus bertambah.
Torstrem menyerukan agar pejabat perwakilan kota-kota lainnya turut menandatangani petisi tersebut.
“Jika Anda seorang deputi dan ingin bergabung, dipersilakan,” kata Torstrem dalam Bahasa Rusia.
Para deputi yang menandatangani petisi itu meyakini tindakan Putin selama ini telah merugikan bangsa dan negara.
“Kami, para deputi kota Rusia, percaya bahwa tindakan Presiden VV Putin merugikan masa depan Rusia dan warganya,” demikian bunyi petisi itu.
Sedangkan pejabat lain seperti anggota parlemen dari Morsko, Denis Borisovich Vasiliev, juga turut menandatangani.
Menurut Torstrem, total ada 84 orang telah menandatangani petisi mulai Senin, 12 September 2022 itu.
“Ada 84 tanda tangan lainnya telah diterima, sekarang kami akan memeriksanya,” tulis Torstrem.
Namun petisi itu tidak menjelaskan detail apakah alasan mendesak Putin mundur gegara invasi Rusia ke Ukraina. Seruan agar Putin mundur muncul saat rumor kecurangan terjadi dalam pemilihan lokal dan regional akhir pekan ini, demikian dikutip Moscow Times.
Selain itu, petisi ini juga keluar saat pasukan Rusia kewalahan menghadapi serangan balik Ukraina. Tentara Rusia menyerah dan mundur dari beberapa wilayah di timur Ukraina, terutama Kharkiv dan Luhansk.
“Kami menuntut pengunduran diri Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Rusia!” lanjut petisi itu.
Di sisi lain, pejabat yang menandatangani petisi ini terancam mendapat hukuman dari Putin. Sebab, sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, pemerintahan Putin mengesahkan undang-undang yang memberikan negara kewenangan untuk menghukum siapa saja yang dinilai menyebarkan informasi palsu soal pemerintah.***