Bogordaily.net– Anggota DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor Hj. Asyanti Rozana Thalib menyoroti pembagian sejumlah bantuan sosial (bansos) khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang kini sedang dicairkan pemerintah.
Asyanti menilai untuk penerimaan bantuan sosial belum semua tepat sasaran sehingga masih banyak yang harus direvisi dan diperbaiki.
“Sebenarnya, harus ada kerjasama antara pihak RT, RW dengan lingkungan setempat. Semua itu memerlukan pengawasan yang lebih detail secara keseluruhan,” ujar Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP Hj. Asyanti Rozana Thalib kepada Bogordaily.net, Sabtu, 17 September 2022.
Diketahui, penerimaan bansos di Jawa Barat tersebar di 27 kota/kabupaten. Asyanti pun menyarankan harus ada penanganan dari daerah setempat agar lebih efektif supaya semua masyarakat dapat menerima bantuan sosial yang diberikan.
“Kita harus memberikan penanganan lebih jauh terhadap hal tersebut. Tokoh masyarakat seperti RT, RW dan kepala desa juga harus banyak membantu. Kalau mereka tidak melapor ke provinsi misalnya, kita tidak akan tahu kondisi di lapangan karena ini 27 kota kabupaten,” jelasnya wanita yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.
Maka dari itu lanjut Asyanti, penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat harus dikawal secara bersamaan agar semuanya merata.
Seperti diketahui BLT BBM sebesar Rp600 ribu dibagikan pemerintah sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. BLT BBM diberikan hingga Desember 2022 sebanyak empat kali, masing-masing pemberian sebesar Rp150.000 atau total mencapai Rp600.000. Pemberian BLT BBM dalam dua tahap dari empat kali penyaluran sehingga KPM akan menerima Rp300.000 setiap tahapnya.(Mutia Dheza Cantika)
