Bogordaily.net – Apa reaksi Presiden Jokowi setelah melihat aksi demo tolak kenaikan harga BBM yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia?
Jokowi tidak terlalu gelisah. Dia mengenakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.
“Ya ini kan negara demokrasi,” kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin 5 September 2022.
Jokowi kemudian menyampaikan pesan kepada seluruh pendemo, agar aspirasi dan tuntutan mereka disampaikan dengan cara yang baik.
“Sampaikan dengan cara-cara yang baik ya,” ujar Jokowi seperti dikutip dari detikcom.
Seperti diketahui, demo tolak kenaikan harga BBM digelar di beberapa daerah. Demo dipelopori para mahasiswa.
Di Bogor, mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, menggelar aksi demo di Istana Negara Presiden Republik Indonesia dan gedung Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Aksi demo tersebut buntut dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang dinilai mencekik rakyat Indonesia khususnya di Kota Bogor yang baru bangkit dari pandemi dua tahun lalu.
Presiden mahasiswa (Presma) UIKA Bogor, Ardian Faturahman menjelaskan bahwa, ada empat tuntutan yang akan disampaikan kepada Pemerintah, yang mana kebijakannya membuat rakyat sengsara.
Pertama, mahasiswa UIKA menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM, bersubsidi. Kedua menolak gaya ekonomi liberalis dengan menaikan harga BBM sesuai harga pasar.
Ketiga, menolak kenaikan BBM bersubsidi, terutama pertalite yang sudah menjadi konsumsi mayoritas rakyat menengah ke bawah. Keempat, menuntut Pemerintah menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM subsidi bagi masyarakat miskin di Indonesia.
“Bem dan keluarga besar mahasiswa UIKA berpandangan bahwa kebijakan menaikan harga BBM subsidi, sangat tidak tepat. Segala macam kebijakan yang diambil Pemerintah seharusnya mempertimbangkan rakyat kecil,” kata Presma UIKA, Ardian Faturahman, Senin 5 September 2022.
Musabab harga BBM naik, kata Ardian, menunjukan bahwa Pemerintah sepertinya sudah kehilangan cara untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
Dan juga, dengan kebijakan liberal seperti ini hanya akan menguntungkan pihak asing dan para pemilik modal, yang membuat rakyat kecil hanga bisa gigit jari.
“Pemerintah malah menaikan harga BBM, penyerapan anggaran yang buruk merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang menyebabkan tidak optimalnya APBN dan mandeknya perekonomian,” tutup Ardian.***