Bogordaily.net – Menteri Kehakiman China Fu Zhenghua divonis mati akibat menerima suap senilai lebih dari 117 juta yuan (sekitar 247 miliar rupiah) dan menyalahgunakan hukum kekuasaan.
Keputusan tersebut diumumkan Pengadilan Rakyat Menengah Changchun di China Timur Laut Provinsi Jilin pada Kamis, 22 September 2022 waktu setempat.
Menurut pengadilan, dari tahun 2005 hingga 2021, Menteri Kehakiman China Fu Zhenghua mengambil keuntungan dari posisinya, termasuk posisi sebagai kepala Biro Keamanan Publik Kota Beijing, wakil menteri keamanan publik, menteri kehakiman dan wakil kepala Komite Urusan Sosial dan Hukum Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongko.
Lalu ia memberikan kemudahan kepada beberapa lembaga dan individu dalam operasi perusahaan, penyesuaian posisi dan penanganan kasus, di mana Fu menerima suap senilai lebih dari 117 juta yuan baik secara langsung atau melalui kerabat.
Selain itu, dari 2014 hingga 2015 Fu juga menyembunyikan bukti yang melibatkan dugaan kejahatan serius oleh saudaranya Fu Weihua, ketika ia menjabat sebagai kepala Biro Keamanan Publik Kota Beijing.
“Penyembunyian ini memungkinkan Fu Weihua untuk menghindari penuntutan untuk waktu yang lama,” menurut pengadilan.
“Jumlah suap yang diterima Fu sangat besar, dan dia melakukan kejahatan yang sangat serius, yang menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan negara dan rakyat dan juga memiliki dampak sosial yang sangat buruk,” kata pengadilan.
Namun demikian, pengadilan menangguhkan hukuman matinya dengan pertimbangan bahwa Fu telah mengakui semua kejahatannya dan mengaku bersalah selama penyelidikan, memberikan petunjuk untuk kasus-kasus penting dan telah kooperatif dalam mengembalikan keuntungan ilegal.
Fu Zhenghua (67) menjabat sebagai menteri kehakimanantara Maret 2018 dan April 2020 sebelum menjabat sebagai wakil ketua di Komite Sosial dan Hukum Komite Nasional CPPCC (Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok).
Di hari yang sama pengadilan juga menjatuhkan hukuma mati kepada Wang Like, mantan anggota Komite Tetap PKC dari komite provinsi Jiangsu sekaligus mantan ketua komisi untuk urusan politik dan hukum komite Provinsi Jiangsu, dengan penangguhan hukuman dua tahun, karena mengambil dan menawarkan suap, berlindung dan berkomplot dengan organisasi seperti mafia, dan memalsukan dokumen identitas.
Dikatakan bahwa Wang telah memanfaatkan berbagai posisinya untuk memfasilitasi orang lain dalam operasi bisnis, mengamankan pinjaman, transfer pekerjaan, kasus hukum, dan hal-hal lain. Sebagai imbalannya, ia secara ilegal menerima uang dan hadiah senilai 440 juta yuan (sekitar 947 miliar rupiah).
Wang juga ditemukan telah menawarkan suap senilai lebih dari 97,31 juta yuan kepada yang lainnya, termasuk mantan wakil menteri keamanan publik Sun Lijun, di antara tuntutan pidana yang diajukan terhadap Wang.***