MK Tolak Usulan Presiden 2 Periode Bisa Maju Cawapres

Menu

Mode Gelap
Breaking News: Gempa M 6,4 Guncang Garut Piala Dunia 2022: Link Live Streaming Polandia vs Argentina Piala Dunia 2022: Ghana Sikut Korea Selatan 3-2 Merosot, Ini Harga Emas per Gram Hari Ini Lagi, Gempa Susulan Guncang Cianjur 21 Kali dalam Semalam

Politik · 24 Nov 2022 08:35 WIB

MK Tolak Usulan Presiden 2 Periode Bisa Maju Cawapres


 Gedung Mahkamah Konstitusi. (Peter Rotti/Suara.com/Bogordaily.net)
Perbesar

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Peter Rotti/Suara.com/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak ketentuan atau norma pencalonan presiden dalam UU 7/2017 di mana presiden 2 periode bisa menjadi cawapres yang diajukan oleh Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029.

Keputusan atas perkara nomor 101/PUU-XX/2022 dibacakan Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang putusan yang digelar scara hybrid di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2022.

“Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Anwar Usman, dikutip dari RMOL, Kamis, 24 November 2022.

Dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf n UU Pemilu inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, karena memposisikan presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan.

Bunyi Pasal 7 UUD 1945 adalah “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Menurutnya, dalam norma yang ada di UUD 1945 tersebut menggunakan frasa ‘dan’, tapi bukan ‘atau’. Sehingga menurutnya, sulit bagi presiden yang sudah dua periode untuk maju kembali dalam jabatan yang berbeda yaitu wakil presiden pada pemilu selanjutnya.

Namun, MK memandang penjelasan pemohon mengenai pokok keberatannya atas pemberlakuan norma Pasal 169 huruf n UU Pemilu tidak relevan, karena seolah-olah jika permohonanan gugatannya ini dikabulkan maka warga negara tidak ragu memilih pasangan capres dan cawapres meski pernah menjabat 2 periode sebagai presiden saja.

“Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, keraguan dan ketidakpastian hukum yang dijelaskan para Pemohon tersebut hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan anggapan kerugian konstitusional bagi perseorangan warga negara yang pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan,” begitu pertimbangan hukum MK.

“Dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden,” sambungnya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, MK menyatakan berlakunya Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

“Dengan demikian, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo,” demikian MK.***

Copy Editor: Riyaldi

 

Simak Video Lainnya dan Kunjungi Youtube BogordailyTV

 
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Anies Baswedan Diteror Telur Busuk di Aceh, Relawan: Justru Itu Menguntungkan Kami

4 Desember 2022 - 22:03 WIB

anies baswedan

Ganjar Curhat di Depan Jokowi, Apa Saja yang Dibahas?

3 Desember 2022 - 22:01 WIB

Jokowi Titip Pesan Kepada KPU dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024

2 Desember 2022 - 15:34 WIB

Jokowi Pemilu

Pertemuan Ketum Partai KIB, Sebut ‘Rambut Putih’ Sebagai Capres

1 Desember 2022 - 21:22 WIB

partai KIB

MK Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Ini Alasannya

1 Desember 2022 - 19:56 WIB

Korupsi Caleg

Ketemuan Lagi, Ketum Parpol KIB Singgung Ciri-Ciri Capres

1 Desember 2022 - 15:14 WIB

Trending di Politik