Thursday, 29 February 2024
HomeNasionalContoh Soal Tes PPK dan PPS Kecamatan 2024, Cek di Sini!

Contoh Soal Tes PPK dan PPS Kecamatan 2024, Cek di Sini!

Bogordaily.net tes Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan 2024 berikut ini bisa dijadikan acuan, untuk persiapan calon peserta tes melaksanakan latihan.

Tes ini juga bisa dijadikan bahan latihan bagi peserta yang akan mengikuti tes Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024, lengkap dengan kunci jawaban yan sudah ada.

Soal-soal ini terdiri dari kumpulan soal pilihan ganda, merujuk berbagai sumber. Sebelum melihat kunci jawaban pastikan terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan. Lalu gunakan kunci jawaban dalam artikel ini untuk mengoreksi hasilnya.

1. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam

a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

Jawaban: D

2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
e. menetapkan calon camat yang telah memenuhi persyaratan;

Jawaban: B

3. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…

a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
e. 7 (tujuh) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Jawaban: A

4. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan…

a. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP
b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi
c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri
d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi

Jawaban: D

5. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …

a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden
d. dilakukan seleksi ulang

Jawaban: A

6. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena….

a. diberhentikan dengan tidak hormat
b. melakukan pelanggaran
c. tidak menghadiri pleno
d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP

Jawaban: A

7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

8. hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara usus Dilindungi dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu pasal

a. pasal 3
b. pasal 4
c. pasal 5
d. Pasal 6
e. pasal 7

Jawaban: C

9. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah

a. PPK
b. KPPS
c. PPLN
d. PTPS
e. Tps

Jawaban: D

10. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali….

a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia

Jawaban: B

11. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka

a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban: B

12. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah

a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Jawaban : B

13. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: B

14. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

15. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ….

a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis

Jawaban: E

16. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban: E

17. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah…

a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban: B

18. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali.

a. Tanda gambar partai politik.
b. Nomor urut partai politik.
c. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
d. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
e. Foto-foto pribadi

Jawaban C

19. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun…

a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2002
e. 2022

Jawaban B

20. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali…

a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Akuntabel
e. Kredibel

Jawaban B

21. Berikut ini adalah pihak yang berada di dalam tps kecuali.

a. Pengawas TPS
b. Pemantau Pemilu
c. Saksi Peserta Pemilu
d. KPPS
e. KPU

Jawaban B

22. Ketua PPK Dalam Pemilu dipilih oleh

a. KPU Kabupaten/Kota
b. Dari Anggota Oleh Anggota
c. Dari Anggota
d. Oleh Anggota
e. Dari KPK

Jawaban B

23. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di Rt atau RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP Elektronik adalah

a. Pemilik KTP elektronik yang terdapat dalam daftar pemilih tambahan.
b. Pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB.
c. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam desa yang sama
d. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam kecamatan yang sama
e. Pemilih yang pindah memilih di TPS sama dalam kecamatan yang lain.

Jawaban B

24. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022

a. 17 Februari 2024
b. 15 Februari 2024
c. 14 Februari 2024
d. 13 Februari 2024
e. 18 Februari 2024

Jawaban C

25. Laporan dana kampanye calon anggota DPD Pemilu yang meliputi penerimaan dan penegluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh KPU,Kantor Akuntan Public menyampaikan hasil auditnya kepada….

a. KPU
b. Bawaslu
c. Dkpp
d. Semuanya Benar

Jawaban: Semuanya benar

26. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan…..

a. Peraturan KPU
b. Keputusan KPU
c. Undang-Undang
d. Semuanya benar
e. Perpres

Jawaban: C

27. Pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan secara.

a. Terpisah antara DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dengan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
b. Terpisah antara anggota DPR,DPD dengan DPRD Kabupaten/Kota.
c. Terpisah antar Anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dengan anggota DPD.
d. Serentak
e. Sendiri-sendiri

Jawaban D.

28. Hal hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan memilih adalah

a. Nama dan alamat
b. Nama,NIK,Alamat
c. Nama,NIK,Jenis Kelamin,No Urut DPT
d. Nama,NIK,Jenis Kelamin,Tanggal Lahir,Alamat.
e. Nama,NIK,Jenis Kelamin,Tanggal Lahir, Nama Ibu

Jawaban C

29. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh

a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK atas nama KPU Kab/Kota
c. PPK atas nama ketua KPU Kab/Kota
d. PPS atas nama KPU Kab/Kota
e. PPS atas nama ketua KPU Kab/Kota

Jawaban E

30. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh….

a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
e. KPU Prov

Jawaban: D

31. DP4 digunakan untuk….

a. Bahan Coklit PPDP
b. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
d. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
e. Benar semua

Jawaban: B

32. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye

a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik

Jawaban: E

33. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem…

a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
e. Proporsional

Jawaban: A

34. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban: A

35. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

36. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….

a. UU No. 22 Tahun 2007
b. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
c. PP 6 Tahun 2005
d. UU No. 32 Tahun 2004
e. UU No. 21 Tahun 2007

Jawaban: B

37. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…

a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
e. Walikota

Jawaban: B

38. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
c. Pasal 10 ayat (1)
d. Pasal 10 ayat (2)
e. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

39. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan…

a. Prinsip-prinsip check and balances
b. Sistem proporsional terbuka
c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: E

40. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni

a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
e. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

Demikian ulasan mengenai Tes PPK dan PPS Kecamatan 2024.***

//Disclaimer: Artikel ini hanya ditujukan kepada calon peserta untuk memandu proses latihan sebelum melaksanakan tes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here