Oleh:
Penggiat Demokratisasi Sehat
Bogordaily.net– Publik akhir-akhir ini disibukkan dengan bebagai bencana alam pun berbagai kejadian-kejadian yang cukup menyita perhatian warga Indonesia.
Dari bencana gempa disertai tanah longsor, juga gempa di Jember Jawa Timur. Juga korban jiwa 137 Kanjuruhan Malang, yang cukup membuat warga terhenyak. Publik berduka karena berbagai kejadian bencana alam, atau mal praktek yang dilakukan aparat pada warganya.
Belum selesai air mata mengering, kita dibuat terhenyak dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menggulirkan ide gagasan yang sangat mencederai perasaan warga negara Indonesia.
Dengan mewacanakan penundaan pemilu atau diundurkannya tata kelola pemerintahan.
Jelas ini sangat mencederai perasaan warga Indonesia dan ini bentuk makar karena melanggar konstitusi dan ini bentuk bentuk pengkhianatan konstitusi dan institusi negara.
Dan aparat penegak hukum mesti bersikap dengan statement Bamsoet, itu kalau memang kita masih ada tata kelola berbangsa dan bernegara.
Tidak bisa dibayangkan bila statement tersebut dilempar oleh warga biasa dan pasti sanksi hukum akan menunggu.
Apa bedanya dengan guliran boikot Pemilu atau Goplut yang sempat bergulir di era Orba. Dan pasti akan menjadikan sanksi hukum pada teman-teman kita saat itu.
Ada invisible hands dari guliran ide yang disampaikan Bamsoet dan jelas ini by design guna menciptakan kegaduhan publik. Yang ujungnya lahirlah Dekrit Presiden. Atau memang ini titipan dari kaum oligarki dan tirani status quo yang tidak rela kursi empuk yang saat ini dikuasai.
Bagaimanapun guliran atau wacana Bamsoet Ketia MPR, tidak bisa diremehkan dan mesti menjadi perhatian segenap warga yang mengaku berbangsa Indonesia.***