Bogordaily.net– Isu tentang perubahan sistem pemilu di Indonesia ramai diperbincangkan. Perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup pun menjadi sorotan. Lalu apa itu pemilu proporsional tertutup dan proporsional terbuka? Simak ulasannya berikut ini sebagaimana dilansir dari Suara.com.
Pemilu Proporsional Tertutup
Pelaksanaan: Partai politik akan mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut, yang ditentukan oleh partai politik.
Metode pemberian suara: Pemilih hanya dapat memilih partai politik yang ada di lembar kertas pemilu.
Penetapan calon terpilih: Ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai memperoleh dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut pertama dan kedua.
Derajat keterwakilan: Sistem ini dirasa kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil rakyat yang diinginkan untuk duduk di kursi legislatif. Pilihan partai belum tentu pilihan rakyat.
Tingkat kesetaraan calon: Hal ini akan didominasi oleh kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elit parpol, bukan karena dukungan masyarakat atau anggota parpol
Jumlah kursi dan daftar kandidat: Setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan.
Kelebihan:
Mendorong adanya persaingan kandidat dalam mobilisasi dukungan publik untuk kemenangan.
Terbangunnya kedekatan pemilih dengan calon yang dipilih.
Terbangunnya kedekatan antara pemilih.
Kekurangan:
Peluang adanya politik uang sangat tinggi.
Membutuhkan modal politik yang besar.
Perhitungan hasil suara yang rumit.
Sulit menegakkan kuota gender dan etnis.
Pemilu Proporsional Terbuka
Pelaksanaan: Pertama, partai politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor di depan nama. Urutan hanya berdasarkan abjad atau undian.
Metode pemberian suara: pemilih memilih salah satu nama calon.
Penetapan calon terpilih: Berdasarkan suara terbanyak.
Derajat keterwakilan: derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya.
Tingkat kesetaraan calon: memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan publik.
Jumlah kursi dan daftar kandidat: partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh.
Kelebihan:
Pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas mudah terpenuhi.
Mampu meminimalisir terjadinya politik uang.
Kekurangan:
Pemilih tidak memiliki peran dalam menentukan siapa wakil rakyat dari partai tersebut.
Kurang responsif pada perubahan yang pesat.
Menjauhkan hubungan pemilih dan wakil rakyat setelah pemilu.