Bogordaily.net – Menko Polhukam Mahfud MD meminta pers sebagai pilar demokrasi, harus turut berkontribusi dalam mencegah disinformasi dan hoaks menjelang Pemilu Serentak 2024.
Diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri Gaffar, menurut Mahfud, pers harus mampu mempublikasikan berita berbasis fakta dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok politik tertentu.
“Berkacara pada Pemilu 2014 dan 2019 adalah munculnya gerakan berita bohong dan disinformasi yang akan merugikan kita semua karena mengelabui pandangan publik terhadap pemilu,” kata Mahfud yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, dikutip dari Liputan6, Kamis 26 Januari 2023.
Mahfud menyinggung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2014 dan 2019. Saat itu, kata dia, salah satu fenomena yang menguat adalah munculnya berita bohong dan disinformasi.
“Fenomena ini tidak sekadar akan merugikan kita semua, karena mengelabuhi pandangan publik yang berujung pada kekeliruan pilihan pada saat pemilu, tapi juga dapat melahirkan pembelahan sosial yang diikuti dengan kebencian,” ungkap dia.
Mahfud menegaskan, berita bohong dan disinformasi mengandung kebencian. Hal itu wajib menjadi kekhawatiran bersama, sebab berpotensi terjadi pembelahan sosial yang akan menjadi petaka bagi kemajuan bangsa.
“Di sinilah peran pers dapat menjadi pilar demokrasi yang memiliki peran yang amat sangat strategis menjadi jalan keluar dalam menghalau hoaks dan disinformasi,” jelas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud berharap Pemilu 2024 tidak mengulang insiden Pemilu sebelumnya yang berdampak pada pembelahan di masyarakat. Dia pun meminta agar pers cermat dan tidak melakukan pembiaran dalam mewartakan berita-berita yang klikbait semata.
“Pers dituntut memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memainkan peran sentral dan strategis dalam memilih judul dan angle yang tidak larut dalam praktek sekedar bombastis dan tidak sesuai,” pungkas Mahfud.(*)