Bogordaily.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meminta perusahaan-perusahaan di sektor tambang dan batubara segera mengurusi izin legalitasnya.
“Para pengusaha yang ilegal segera untuk melegalkan. Yang legal dan belum memenuhi persyaratan maka segera,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, usai melakukan sosialisasi pelayanan perizinan di Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Rabu 18 Desember 2023.
Menurutnya, pemerintah akan memberikan tenggang waktu sekitar 3-4 bulan, sebelum pihaknya bergerak menginventarisir perusahaan di daerah.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga meminta masyarakat untuk melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika ada pengusaha tambang yang tidak memiliki izin alias ilegal.
“Kalau ada yang menggali di wilayah masyarakat tanya saja izinnya, PT apa ini. Jadi saya meminta bantuan masyarakat untuk memonitor dan mengawasi,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat
Kemudian, pihaknya mengatakan, akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) terlebih dahulu. Kendati secara aturan, kata dia, perusahaan ilegal tersebut bisa saja ditutup bahkan dipidanakan.
“Kami akan membentuk satgas dulu, tapi kalau secara aturan bisa saja ditutup. Bukan saja di tutup tapi bisa dipidanakan dengan melapor ke APH,” terang Uu
Ia menyebut, masih banyak pengusaha tambang yang mengeruk kekayaan alam Jawa Barat tanpa memiliki izin.
“Di kabupaten Bogor itu 93 yang legal itu tapi yang ilegal juga banyak dan itu harus dilaporkan,” katanya kepada wartawan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin berharap agar, perusahaan itu taat terhadap hukum yang berlaku.
“Mereka harus taat hukum seperti yang disampaikan oleh pak wakil gubernur tadi,” ujarnya menegaskan soal izin tambang tersebut. (Mutia Dheza Cantika)
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV