Bogordaily.net– DPS atau Devie Prihartini Sultani, Anggota DPRD Kota Bogor menerima aspirasi masyarakat saat reses di RT 01/RW 06, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dalam reses kali ini, DPS menerima berbagai aspirasi salah satunya terkait TPT atau Tembok Penahan Tanah yang ambruk tetapi belum diperbaiki selama delapan tahun.
“Aspirasi di reses masih seputar kebutuhan masyarakat yaitu BPJS Kesehatan, Ijazah, masalah DTKS, ada juga laporan masyarakat selama ini mereka mendapat bantuan untuk PIP tapi tiba-tiba diputus,” ujar Devie Prihartini Sultani kepada wartawan, Rabu, 1 Februari 2023.
DPS juga menyampaikan, warga Pasir Jaya meminta kepada dirinya soal TPT (Tembok Penahan Tanah) yang ambruk sejak tahun 2015 belum juga ada perbaikan. Padahal sangat membahayakan warga sekitar.
Namun, menurut informasi yang ia dapat, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) sudah meninjau dan mengukur TPT tersebut.
Baca Juga: Bantu Warga, DPS Soroti Masalah BPJS Kesehatan dan Tertahannya Ijazah
Baca Juga: Tinjau Lokasi Longsor di Sukamulya, DPS: Pemkot Harus Serius Cegah Bencana
“Saya berharap ini bukan hanya sekedar datang dan mengukur tapi merealisasikan keinginan warga yang sudah delapan tahun belum terealisasi,” jelas DPS.
Ia pun akan mengawal perbaikan TPT tersebut ke Disperumkim dan dinas terkait. Bahkan menurut RT dan RW setempat perbaikan TPT tersebut sudah masuk musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Permasalah ini sangat urgent di Pasir Jaya, karena di sini banyak masyarakat tinggal di bantaran sungai, maka TPT itu menjadi hal yang paling penting. Jangan tunggu ada korban, Bappeda harus segera melihat skala prioritas di mana pembangunan itu harus menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Selain permasalahan TPT, banyak juga masyarakat yang tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor ini menyebut pihaknya sudah melakukan rapat dengan kemas (kemasyarakatan) se-Kota Bogor dan komisi IV meminta untuk memasukan kembali data yang pernah menerima bantuan ke data DTKS.
“Tadi dihadiri dari Dinas Sosial (Dinsos), kelurahan, RT dan RW. Â Insya Allah kita bisa bersinergi dengan baik sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa kita realisasikan,” ujarnya.
DPD juga mengungkapkan permasalahan banyaknya masyarakat yang tidak lagi mendapat bantuan dari pemerintah karena adanya kesalahan administrasi seperti KK (kartu keluarga) belum ter-update, KK belum barcode, dan NIK di KTP yang berbeda.
“Makanya ini harus terus disosialisasikan, pihak kelurahan, kecamatan tidak boleh capek untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya KK itu harus seperti apa, NIK harus sesuai, kalau tidak sesuai dengan sistem yang kita buat dia (KK/NIK) tidak akan terbaca,” jelasnya. (Ibnu Galansa)
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV