Bogordaily.net– Ojol demo tolak ERP di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023. Massa aksi dari pengemudi (driver) atau ojek online (ojol) menolak wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Dalam aksinya, massa memadati jalanan depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, sejak pukul 12.50 WIB. Mereka berasal dari berbagai komunitas ojol di seluruh wilayah Kota Jakarta.
“Tolak ERP di jalanan Jakarta! Karena itu merugikan masyarakat. Pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan di jalan provinsi. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan!” kata salah seorang pendemo seperti dikutip dari Detik.com.
Massa aksi tumpah ruah di lokasi hingga menyebabkan Jalan Merdeka Selatan arah Tugu Tani menuju Patung Kuda tak bisa dilewati pengendara.
Massa juga menyampaikan permohonan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengkaji ulang wacana ERP.
Sementara itu Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji ulang kebijakan ERP setelah ojol demo tolak ERP. Draf Raperda yang mengatur soal ERP yang telah diserahkan kepada DPRD DKI akan ditarik kembali.
“Ada dua tuntutan. Pertama rencana regulasi untuk dikaji ulang secara komprehensif,” kata Syafrin Liputo kepada massa di Balai Kota DKI Jakarta.
Dokumen aturan yang dimaksud adalah Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE). Raperda itu mengatur penerapan ERP.
“Memang saat ini masih fokus pada penuntasan regulasinya, karena sejak 2007 ERP akan diterapkan selalu gagal. Saat ini Pemprov ingin menuntaskan regulasinya dengan tataran daerah,” jelasnya.
Dishub DKI juga akan bakal melibatkan seluruh elemen selama proses pengkajian ulang, termasuk perwakilan angkutan online.
Ia pun berjanji ojol akan dibebaskan dari tarif ERP.
Meski demikian, Syafrin menjelaskan pentingnya penerapan ERP demi mengendalikan mobilitas warga. Namun karena ojek online termasuk angkutan umum, dia pun memastikan ojol terbebas dari ERP.
Sebelumnya, rencana penerapan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) menuai polemik. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak masyarakat memberikan masukan terkait rencana penerapan ERP.
“Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kata Heru Budi.
Ia menjelaskan kebijakan ini bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Jakarta danpenerapan ERP masih butuh waktu panjang karena aturannya masih dalam kajian.***