Bogordaily.net– Anggota DPRD Kota Bogor Devie Prihatin Sultani (DPS) mempertanyakan Kota Bogor sebagai Kota ramah anak terkait pembacokan yang menewaskan siswa SMK di lampu merah Simpang Pomad, Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat, 10 Maret 2023 lalu.
Ia berharap ada kerja sama yang baik antara orang tua dan tenaga pendidik di sekolah, harus sejalan mengedepankan kepentingan masa depan anak-anak.
Kalau hal semacam ini terus berulang menurut DPS akan mengancam keamanan dan bahaya terhadap anak-anak atau pelajar di Kota Bogor.
“Di mana kenyamanan rasa tenang dan aman? Saya berharap pak wali kota serius dalam menangani hal semacam ini. Pemerintah harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan warganya. Jargon kota ramah anak janganlah 708 menjadi jargon semata! Usut tuntas dan berikan hukuman yang setimpal terhadap para pelaku,” tegasnya, Senin 13 Maret 2023.
Devie Prihatin Sultani juga meminta kepada Kementerian Pendidikan RI untuk bertindak tegas terhadap sekolah dari pelaku pembacokan siswa SMK yang terjadi di lampu merah Simpang Pomad, Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023 lalu.
Baca Juga: Dua Pelaku Pembacokan Pelajar SMK di Pomad Ditangkap Polisi
“Saya meminta kepada Mas Menteri Pendidikan untuk segera ambil tindakan bagi sekolah yang mana tidak mampu menjaga anak murid yang dititipkan di sekolah, untuk dididik baik secara agama maupun secara keilmuan, bahkan bila perlu copot kepala sekolahnya, kasih hukuman untuk sekolah tersebut,” jelas Devie.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor ini juga meminta kewenangan dan ranah pendidikan tingkat SMA maupun sederajat bisa dikembalikan ke pemerintah daerah agar bisa bersinergi aktif sebagai mitra kerja.
“Saat ini kewenangan pendidikan tingkat SMA dan sederajat ada di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat sehingga seolah-olah tidak mengindahkan jajaran penyelenggara Pemerintah Kota Bogor karena begitu sulitnya kami berkomunikasi dengan KCD ini maupun kawan-kawan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Ia juga menyayangkan pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab seolah saling menyalahkan dan merasa sudah paling benar dalam menjalankan tugasnya.
DPS pun meminta pihak kepolisian lebih serius menangani kasus-kasus yang terus berulang lantaran tidak ada efek jera dari hukuman yang diberikan kepada para pelaku.
“Mungkin yang menjadi faktor hukuman tidak ada efek jera karena anak di bawah umur sehingga tidak bisa ditindak dengan hukuman yang maksimal, padahal aksi tersebut bukanlah suatu perbuatan layaknya anak di bawah umur melainkan suatu perbuatan kriminal, menghabisi nyawa orang lain tanpa ada rasa bersalah,” katanya. (Ibnu Galansa)
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV