Bogordaily.net – Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 menjadi pedoman para pemangku kepentingan.
Pasalnya, RKPD tahun 2024 mendatang akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun tersebut merupakan Tahun Politik (Pemilu Serentak).
“Musrenbang RKPD Tahun 2024 merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai pedoman perencanaan selama belum dilantiknya kepala daerah definitif,” ujar Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto Putra, di Gedung Tegar Beriman, Senin 20 Maret 2023.
Bertajuk ‘optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik’, Suryanto menyebut, ada tiga poin yang menjadi prioritas pada tahun 2024 hingga 2026 nanti.
“Pertama Stabilisasi Ekonomi Daerah, kedua Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi, ketiga Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah,” kata Suryanto.
Oleh karena itu, kata dia, Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor 2024 sangatlah penting untuk menunjang kinerja seluruh pemangku kepentingan yang ada di Bumi Tegar Beriman.
“RKPD di sesuaikan dan berpedoman pada Rencana Penarikan Dana (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh Pj Bupati,” papar dia.
Baca Juga: Baznas Launching “Bogor Berzakat” dan Lantik Pengurus UPZ
Di samping itu, prioritas dalam Musrenbang ini sendiri berfokus terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor agar cepat segera terselesaikan.
Suyanto mengaku, pelayanan publik yang belum optimal, tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah serta daya saing dalam meningkatkan capaian perlu ditingkatkan terutama dalam hal akuntabilitas kinerja, pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah, serta orientasi pelayanan berbasis teknologi informasi.
Sementara itu, Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, hasil dari akumulasi Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor 2024 yang dilaksanakan secara serempak agar, segala aspirasi dari masyarakat ditampung untuk diusulkan di program kegiatan Pemkab.
“Misalnya tadi ada usulan dari kesehatan, ada masyarakat yang memberikan usulan. Lalu dari pendidikan, harus masuk itu. Kalau tidak masuk hari ini, ya tidak boleh. Makanya ini yang tertinggi, musyawarah bersama masyarakat,” ucap Iwan.
Ia menuturkan, dalam kegiatan itu terdapat penandatanganan berita acara dari seluruh forum yang hadir untuk mencapai kesepakatan setelah nantinya dilegalisasi. (Mutia Dheza Cantika)
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV