Bogordaily.net – Pemilihan Legislatif (Pileg) rencananya akan diselenggarakan pada Februari 2024 mendatang. Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun terus melakukan beragam persiapan, diantaranya pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT).
Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor Endah Purwanti justru meminta agar KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial (Dinsos) membuat regulasi yang jelas mengenai pendataan.
Menurutnya, banyak Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang mengeluh lantaran tidak boleh mencoret orang yang sudah pindah domisili oleh KPU, maupun menghapus data warga yang telah meninggal oleh ahli warisnya
“Pantarlih tidak boleh mencoret data warga yang pindah domisili oleh KPU karena dikhawatirkan nantinya mereka datang ke TPS. Pantarlih juga dilarang olah ahli waris mencoret data dengan alasan bisa kehilangan bansos. Padahal bansos ini kan bukan warisan. Makanya mesti ada regulasi tegas,” ujar Endah, dikutip dari @pkskotabogor.
Menurut Endah, hal-hal seperti ini harus ditindaklanjuti, sebab membuka potensi manipulasi suara.
“Kalau dibiarkan seperti ini namanya bukan pemuktahiran data. Artinya ada miss di Disdukcapil, sebab KPU kan datanya dari mereka. Kenapa warga yang sudah meninggal dunia masih terdata,” jelasnya.
Selain itu, Endah juga mengaku mendapat keluhan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang bebas kerjanya bertambah akibat adanya kebijakan KPU Kota Bogor yang menggabungkan TPS dari beberapa RW dan RT.
“Awalnya kan kami ajukan ada 4 ribu TPS, namun berkurang jadi 3.600 sekarang dikurangi lagi jadi 2.000 lebih. Akibatnya, ada penggabungan TPS yang nyebrang RT atau RW. Ini kan nambah beban PPS, dan ini harusnya jadi sorotan KPU,” ungkapnya.
Ada kekhawatiran, kata Endah, dengan adanya kebijakan itu justru akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu lantaran malas menggunakan hak pilihnya akibat jauhnya TPS.***