Bogordaily.net – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk segera mengisi kekosongan jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Terlebih, kata dia, banyak potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi terutama dalam membangun Bumi Tegar Beriman.
“Saya yakin dari total ASN segitu, banyak yang punya potensi. Berikan mereka harapan dan karier ke depan,” kata Rudy Susmanto.
Disamping itu, ia menyebut, masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Bogor akan segera habis pada akhir Desember Tahun 2023 ini. Maka dari itu, Rudy meminta agar Pemkab Bogor segera merealisasikan kekosongan jabatan ini dengan mendorong potensi ASN.
“Saya yakin mereka punya potensi luar biasa yang bisa membangun Kabupaten Bogor bersama-sama,” tungkas Politisi Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Sempat Libur, Pelayanan RS Islam Bogor Kembali Beroperasi Untuk Pasien
Kabupaten Bogor Punya 18 Ribu ASN
Rudy mengatakan, saat ini Kabupaten Bogor memiliki 18 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN). Kata dia, kosongnya jabatan di esselon II, III, dan IV harus segera diisi dengan SDM yang berkualitas dan kompeten dibidangnya.
“Karena hari ini pada saat SKPD Esselon II, III, dan IV, kita lihat yang kosong jumlahnya berapa, yang pensiun berapa. Kita kan punya ASN sebanyak 18 ribu lebih,” tandas Politisi Partai Gerindra itu.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan ketika meninggalkan jabatan itu dengan memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli untuk mengisi kekosongan jabatan SKPD.
“Pertama harus dipersiapkan itu SDM yang mempuni. Yang siap untuk menduduki seluruh jabatan di SKPD yang kosong hari ini. Berangkatnya dari situ dulu saja,” ujar Rudy sapaan akrabnya.
Minta Segera Isi Kekosongan Jabatan
Dirinya mengungkapkan bahwa, apabila proses tersebut ditunda secara larut maka, akan menghambat pembangunan di Kabupaten Bogor.
“Kita sangat berharap pengisian kekosongan ASN di Kabupaten Bogor dapat dilaksanakan,” ujarnya kepada wartawan.
Rudy menegaskan, jika memang harus open biding sebaiknya segera dilakukan. Begitupun sebaliknya, apabila harus melakukan ritasi assesment segera dilakukan.
Bahkan pihaknya melihat banyak jabatan kepala dinas (kadis) serta kepala seksi (kasi) yang kosong. Oleh karennya, menurut dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Pusat akan melihat Kabupaten Bogor mengalami krisis SDM.
“Kekosongan itu harus segera diisi. Jangan sampai proses pengisian jabatan ini baru terisi penuh pertengahan tahun atau akhir tahun 2023. Nanti serapan APBD tidak akan maksimal,” tegasnya.***
Mutia Dheza Cantika