Bogordaily.net– DPRD Kota Bogor telah selesai melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun 2022. Berikut catatan DPRD Kota Bogor untuk LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2022.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Bogor, Ahmad Aswandi mengatakan terdapat beberapa rekomendasi dan catatan yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Bogor.
Berdasarkan hasil evaluasi umum terhadap pelaksanaan pemerintahan dan LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2022, DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemerintah Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2022.
Apresiasi tersebut di antaranya mendapatkan Opini Wajar tanpa Penegecualian (WTP) dari BPK untuk keenam kalinya. Selain itu telah menerima sebanyak 34 (tiga puluh empat) penghargaan dari berbagai instansi/lembaga.
“Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor,” ujar Ahmad Aswandi.
Pria yang akrab disapa Kiwong juga memaparkan berdasarkan laporan Pansus LKPJ DPRD Kota Bogor, terdapat 12 rekomendasi umum yang sudah disusun dan diharapkan dapat ditindaklanjuti.
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian khusus bagi tim Pansus LKPJ adalah DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk bisa menyelesaikan seluruh program kerja yang sudah tertuang dialam RPJMD dan janji kampanye Wali Kota Bogor di sisa masa jabatannya.
“Rekomendasi DPRD Kota Bogor terhadap LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2022 agar ditindaklanjuti pada tahun 2023 sekaligus menindak lanjuti rekomendasi DPRD Kota Bogor terhadap LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2022,” tegasnya.
Tak hanya itu, dalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, ia menekankan perlu ditingkatkan peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan urusan sosial.
Selain itu, minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang maksimal.
Dari sektor kesehatan juga, DPRD Kota Bogor meminta agar Pemkot Bogor segera melakukan pembangunan puskesmas baru agar terjadi pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sedangkan, dari sektor urusan sosial, ia menerangkan, Peraturan Wali Kota Bogor (Perwali) tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Bogor dipandang perlu untuk ditinjau kembali. Hal ini mengingat anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tersebut setiap tahun anggaran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan selalu menjadi sisa anggaran (SILPA) yang cukup besar.
“Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi Masyarakat Kota Bogor dikemudian hari. Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Khususnya kepada Pansus DPRD Kota Bogor yang memberikan catatan strategis dan rekomendasi berisikan saran, masukan, serta koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022.
“Kedepan, perlu terus kita perkuat komitmen pembangunan melalui perumusan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin partisipatif serta adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Bogor,” ujar Bima Arya.***
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV