Bogordaily.net – Berdasarkan surat yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI per tanggal 16 Maret 2023 dengan nomor surat PM.03.02/C.III/2574/2023, mengenai pemberitahuan kekosongan dan keterlambatan pengadaan obat program Hepatitis C DAA (Direct Anti Antiviral) Daclatasvir dan diperkirakan tersedia di bulan Agustus 2023.
Padahal bila bicara mengenai terapi, obat ini harus selalu tersedia dilayanan kesehatan, karena sifatnya berkelanjutan dan rutin atau tidak boleh putus.
Situasi seperti ini terjadi berulang, untuk obat Sofosbuvir sudah dua kali mengalami ketidaktersediaan secara Nasional (stock out) atau kekosongan, pada Juli-November 2019 dan Juli-September 2022.
Begitu pula dengan obat Daclatasvir, yang juga sudah kali kedua mengalami kekosongan secara Nasional yaitu pada Februari-Oktober 2020 dan pada saat ini, pungkas Bonni Sofianto Koordinator PKN Bogor.
Situasi seperti ini memperlihatkan kurangnya keseriusan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dalam memperhatikan kesehatan masyarakat.
Baca juga : RS BSH Gelar Donor Darah, Catat Tanggalnya
Tidak adanya pembelajaran dalam hal perencanaan pengadaan yang baik tentu akan mempengaruhi kualitas kesehatan orang yang hidup dengan Hepatitis C dan dikhawatirkan Indonesia tidak akan mencapai eliminasi Hepatitis pada 2030.
“Kami sangat prihatin dengan rekan-rekan komunitas yang saat ini membutuhkan terapi, namun obat tidak tersedia dan disarankan untuk membeli secara mandiri, padahal obat tersebut dirasa masih cukup mahal harganya bila dibeli secara mandiri,” ucap Bonni Sofianto.
Untuk itu, PKN Bogor bersama beberapa penggiat, komunitas, dan organisasi peduli Hepatitis lainnya dalam waktu dekat akan segera mengadakan pertemuan.
“Kami akan membahas akan adanya aksi damai yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 di Kementerian Kesehatan RI,” tutup Bonni Sofianto.***