Bogordaily.net– DPRD Kabupaten Bogor memberi tujuh rekomendasi dalam kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran (TA) 2022, Kamis 25 Mei 2023.
Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Boogor tersebut dijabarkan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Bogor. Kegiatan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Rudy mengatakan tujuh rekomendasi yang telah disampaikan tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
“Hari ini kami melaksanakan paripurna penyampaian pimpinan DPRD terkiat LKPj bupati Bogor tahun anggaran 2022. Apa saja yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah hari ini nanti kami sampaikan secara tertulis,” kata Rudy Susmanto.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Bupati TA 2022, Amin Sugandi mengatakan, tujuh rekomendasi yang disampaikan itu merupakan rekomendasi utama dari 23 rekomendasi yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
“Dari 23 rekomendasi, ada tujuh yang kami sampaikan di sini,” tegas Amin Sugandi.
Rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor
Berikut tujuh rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor terhadap LKPj Bupati Bogor TA 2022 diantaranya adalah:
1. Dinas Pendidikan (Disdik) diharapkan dapat memprioritaskan sekolah yang bangunannya sangat membutuhkan renovasi atau pembangunan yang saat ini masih numpang.
2. Kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor untuk siapkan payung hukum masa berlaku terkait baliho, reklame agar, masayarakat dapat turut mengawasi pengawasan.
3. Kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) untuk segera menerbitkan peraturan Bupati terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang saat ini telah dibuat peraturan daerahnya.
4. Untuk meningkatkan kompetensi ASN, dalam rangka akselerasi pencapaian target indeks profesionalitas ASN, perlu segera dibangun pusat pengembangan kompetensi ASN.
5. Meminta Pemda agar memberikan pengawasan terhadap pembangunan Hunian Tetap (Huntap), khususnya di wilayah Bogor Barat supaya meningkatkan kualitas pembangunan yang maksimal.
6. Ditingkatkan pengawasan terhadap dana-dana desa yang bersumber dari Satu Miliar Satu Desa (Samisade) atau dana infrastruktur pembangunan desa.
7. Perbaikan jalan harus menjadi perhatian yang serius sebagaimana yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR. (Mutia Dheza Cantika)
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV