Bogordaily.net – Komisi II DPRD Kota Bogor menerima audiensi paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Jum'at 19 Mei 2023.
Dalam audiensi tersebut, Komisi II menampung aspirasi pedagang yang selama ini merasa hanya dijadikan objek semata oleh Pemerintah Kota Bogor.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Jatirin, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil audiensi, para pedagang ingin dianggap sebagai mitra oleh Pemerintah Kota Bogor.
Baca Juga: Damkar: Kebakaran Ruko di Ciomas Bogor, Toko Aksesoris
Tidak hanya sekadar objek yang awalnya didiamkan dan akhirnya digusur.
“Temen-temen dari PKL itu menginginkan mereka diorangkan atau dijelemakeun. Mereka ingin dianggap sebagai mitra, bukan obyek,” ujar Jatirin.
Jatirin menilai Pemerintah Kota Bogor harus memulai dengan membuka keran komunikasi dengan PKL saat akan dilakukan penataan kawasan.
Sebab, banyak kegiatan penataan kawasan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor, berpengaruh terhadap nasib PKL.
Ia pun mengambil contoh, penataan kawasan yang dilakukan di sekitaran Pasar Anyar, berdampak langsung kepada para pedagang PKL yang berdagang.
Namun, hingga saat ini para PKL mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi oleh Pemkot Bogor.
Padahal, kata Jatirin, di dalam anggaran yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor melalui APBD, Pemkot Bogor berkewajiban melakukan pendampingan kepada para PKL.
“Jangan sampai anggaran yang kita keluarkan hanya untuk menertibkan dan tidak pernah melakukan penataan. Padahal bahasa Pemkot itu penataan,” tegasnya.***
Ibnu Galansa