Bogordaily.net– DPRD Kota Bogor akan menjadikan angka kemiskinan sebagai bahan evaluasi APBD Perubahan 2023.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Bogor hingga 2022 mencapai 79,50 ribu jiwa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P Sultani secara spesifik menyoroti perihal data kemiskinan Kota Bogor yang berada di angla 7,10 persen.
Atas data dari BPS tersebut, Devie yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor akan menjadikan data tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 ini.
Menurut Devie, sebagai wilayah yang ditempati Presiden Joko Widodo (Jokowi), seharusnya Pemerintah Kota Bogor bisa lebih baik lagi menekan angka kemiskinan.
“Ini data BPS akan menjadi bahan evaluasi kami di DPRD. Karena di sisa masa jabatan wali kota Bogor yang tinggal menghitung hari. Semua program yang dijanjikan harus terlaksana, terlebih program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Devie, Minggu 25 Juni 2023.
Program bantuan yang seharusnya diarahkan untuk masyarakat miskin, menurut Devie juga masih tidak bisa maksimal dilakukan di Kota Bogor.
Soroti Bantuan Tak Tepat Sasaran
Sebab berdasarkan aduan dan laporan yang diterima oleh Komisi IV dari LPM dan masyarakat, masih ditemukan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.
Untuk itu, DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki pendataan untuk DTKS dan peningkatan aplikasi Sahabat yang berada di bawah kendali Dinas Sosial.
“Kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pihak Kementerian Sosial RI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan sistem pendataan, pemutakhiran dan penyaluran bantuan di Kota Bogor,” jelas Devie.
Dalam data BPS ini juga menunjukkan IPM Kota Bogor masih kalah dari Kota Depok yang berada di 82,46 sedangkan Kota Bogor 77,17.
Devie menyebutkan meski mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan Pemerintah Kota Bogor kurang cermat dalam merencanakan pembangunan untuk infrastruktur yang menunjang dimensi kesehatan. Lalu dimensi pendidikan dan dimensi taraf hidup.
Untuk dimensi kesehatan, Devie menilai kekurangan posyandu di Kota Bogor menjadi salah satu penyebabnya.
Bak efek domino, hal tersebut berpengaruh terhadap program penekanan angka stunting. Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022 lalu.
“Persoalan stunting juga masih menjadi masalah. Maka dari itu kami DPRD Kota Bogor akan terus mendorong penambahan jumlah posyandu dan peningakatan anggaran untuk para petugas kader posyandu juga pemberian makanan sehat (PMT),” tegas Devie.
Untuk peningkatan dimensi pendidikan, Devie menerangkan, dalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, pihak DPRD Kota Bogor menekankan perlu ditingkatkannya lagi peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar. Seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan urusan sosial.
Minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor juga kata Devie harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang maksimal.
“Intinya kami di sisa waktu yang ada akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan IPM Kota Bogor. Dan menyelesaikan janji wali kota Bogor yang sudah tertuang didalam RPJMD,” tutupnya.(Ibnu Galansa)