Bogordaily.net– Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja KemenKopUKM. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) juga mendapat dukungan penuh Komisi VI DPR RI untuk menjalankan program prioritas dan strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia.
Tak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga setuju usulan kenaikan pagu anggaran 2024 menjadi sekitar Rp3 triliun dari sebelumnya Rp1,497 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan menyumbang PDB sebesar 61,9 persen.
“KemenKopUKM perlu mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan sektor UMKM nasional,” kata Martin saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2023.
Komisi VI DPR RI juga mengapresiasi pencapaian kinerja KemenKopUKM yang tahun anggaran 2022 mampu merealisasikan anggaran hingga 94,17 persen. Komisi VI DPR RI kemudian mendorong KemenKopUKM agar meningkatkan performa kinerja dan penyerapan anggaran pada 2023.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan, mengatakan anggaran KemenKopUKM selama ini masih terbilang kecil. Sebab, harus mengurus dan memberdayakan lebih dari 64,2 juta pelaku UMKM.
“Urusannya banyak, tapi anggaran kecil. Banyak UMKM yang belum merasakan kemudahan, pembinaan, dan fasilitasi dari KemenKopUKM,” ujar Budi.
KemenKopUKM Pertajam Program
Dengan karakteristik UMKM yang heterogen dan mewakili kearifan lokal masing-masing daerah, ia mengusulkan agar KemenKopUKM memperkuat dan mempertajam program kolaborasi dengan kementerian lain.
Tujuannya kata Budi, agar masyarakat merasakan kehadiran KemenKopUKM dan diperlukan program-program yang bisa menjaring partisipasi dan kolaborasi dari pihak lain.
Budi kemudian mencontohkan program Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan Revitalisasi Pasar Rakyat. Program tersebut bisa dikolaborasikan dengan kementerian atau lembaga lain seperti KemenBUMN, Kemendag, dan sebagainya.
Selain itu, juga bisa menimbulkan efek partisipatif dari pihak swasta. Misalnya, untuk memperbanyak Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan, dan lainnya.
“Programnya bagus, tinggal memperluas jangkauannya saja,” kata Budi.
Haris Turino anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP juga mendukung penambahan pagu anggaran bagi KemenKopUKM menjadi Rp3 triliunan.
“Kami mendukung program Rumah Kemasan dan UMKM akan tertolong. Selama ini, kemasan produk UMKM belum berdaya saing. Maka sulit memasarkannya di pasar-pasar modern,” kata Haris.
Dukung Pendirian Rumah Kemasan
Menurut Haris, rencana pendirian 7 Rumah Kemasan sangat baik sebagai langkah awal. Namun, masih kurang untuk bisa menjangkau seluruh UMKM di Indonesia. Selain Rumah Kemasan, kata Haris, KemenKopUKM juga bisa mendorong usaha menengah menjadi offtaker.
“Sehingga, bisa membantu para UMKM masuk ke kanal-kanal modern,” ujar Haris.
Masih di tempat yang sama, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP lainnya, Evita Nursanty, mengusulkan agar Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan sejenis lainnya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi, diintegrasikan ke dalam satu atap berupa Rumah Koperasi dan UMKM. Agar hasilnya dan bisa lebih efisien.
Evita menyebut betapa pentingnya kemasan bagi produk UMKM. Setelah kemasan berkualitas, baru kemudian masuk ke branding produk. Selanjutnya adalah positioning produk.
“Jangan lupakan juga faktor higienitas,” kata Evita.
Kemudian Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra La Tinro La Tunrung berharap program Rumah Kemasan yang sangat diharapkan UMKM kehadirannya. Ia mengusulkan ada satu model di setiap provinsi. Hal ini bertujuan agar koperasi-koperasi yang lain bisa belajar di dalamnya.***