Bogordaily.net– Pembangunan SPBU Nelayan akan dipercepat. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) sangat dibutuhkan. Terutama untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi.
KemenKopUKM bekerja sama dengan Kementerian Negara BUMN, Pertamina, dan BRI dalam menghadirkan SPBUN Program Solar untuk Koperasi (Solusi).
MenKopUKM Teten Masduki menjelaskan program SPBUN merupakan solusi bagi nelayan yang memiliki kapal ukuran 10 GT ke bawah untuk mendapatkan harga solar sesuai dengan harga resmi Rp6.800 per liter.
“Data menunjukkan nelayan kecil menghabiskan biaya produksi 60 persen untuk membeli solar dan nelayan membelinya dengan harga mahal Rp11.000 sampai Rp12.000. Sehingga pengeluaran nelayan tinggi dan kesejahteraannya tergerus,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis, 8 Juni 2023.
Menteri Teten mengatakan dari 11.000 desa nelayan, hanya ada 388 SPBU bersubsidi. Akibatnya sebagian besar nelayan membeli solar dengan harga di atas harga pasar. Tidak bisa tidak, nelayan sangat membutuhkan hadirnya SPBUN di daerahnya.
Saat ini, kata MenKopUKM, baru ada tujuh SPBUN sebagai piloting. Namun, Presiden Jokowi telah meminta untuk membangun 250 SPBUN. Dengan nilai pembangunan satu SPBUN sebesar Rp250 juta, target pembangunan 250 SPBUN diharapkan dapat segera tercapai menggandeng BRI dan Pertamina.
Namun, MenKopUKM mengingatkan bahwa SPBUN Solusi hanya dikelola oleh koperasi dan meminta nelayan-nelayan dapat berkonsolidasi dalam sebuah koperasi.
“Lewat SPBUN, nelayan dapat membeli solar bersubisidi melalui aplikasi MyPertamina. Dengan demikian nelayan punya jatah solarnya di SPBUN, karena datanya sudah terekam by name, by address, by volume. Tidak akan ada lagi nelayan yang membeli solar di tengah laut,” kata MenKopUKM.
KemenKopUKM Diapresiasi DPR RI
Sebelumnya, Menteri Teten telah meresmikan pembangunan SPBUN Solusi di Teupin Gaki Tuan, Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupeten Aceh Besar pada Mei 2023 yang menjadi bagian dari piloting Program SPBUN Solusi.
Sementara itu dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Komisi VI mengapresiasi program SPUBN Solusi.
Baca Juga: Komisi VI DPR RI Dukung Kenaikan Anggaran KemenKopUKM Jadi Rp3 Triliun
Salah satu anggota Komisi VI DPR Dapil Aceh, Rafli mengatakan sangat mendukung langkah KemenKopUKM untuk membangun SPBUN di sentra nelayan. Rafli juga mengharapkan pembangunan SPBUN dapat diperluas di Aceh.
“Masyarakat di Lhoknga Aceh sangat menyambut positif hadirnya SPBUN di daerah mereka. Kami berharap SPUBN dapat dibangun lagi beberapa tempat karena Aceh juga merupakan daerah nelayan,” kata Rafli.***