Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana melakukan verifikasi ulang penerima bantuan huntap (hunian tetap) usai menerima hasil investigasi dari Komisi Ombudsman RI.
Adapun rencana itu akan digaungkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor kepada korban bencana tahun 2020 di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat.
Kepala Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Bogor, Dede Armansyah mengatakan, hal tersebut merupakan upaya Pemkab ditengah banyaknya korban bencana yang masih menempati hunian sementara.
“Khusus untuk saran korektif yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bogor adalah harus melakukan verifikasi faktual atas daftar nominatif atau penerima huntap,” kata Dede, Selasa 11 Juli 2023.
Menurutnya, ada tiga poin yang menjadi koreksi dari Ombudsman khusus ditunjukkan kepada pemerintah daerah, salah satunya soal proses pendistribusian Huntap.
Ia mengatakan verifikasi faktual bantuan huntap di Kabupaten Bogor akan dimuat ulang untuk menyelesaikan proses pendistribusian huntap kepada warga terdampak bencana.
“Mengingat ada berapa huntap yang sudah terbangun dan sudah terbagikan namun tidak dihuni, untuk itu kita akan melakukan verifikasi faktual ulang kepada para calon penerima,” jelasnya.
Ia mengaku, tim terpadu dari sejumlah pihak juga akan dibentuk untuk menindaklanjuti proses verifikasi sebagai upaya penyelesaian.
“Saran korektif yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bogor adalah pemkab dalam melakukan verifikasi tersebut harus membentuk tim terpadu. Ini penting juga agar, kita lihat persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Dede.
Sementara itu, temuan dan tindakan korektif yang dilakukan Ombudsman merupakan langkah percepatan penyelesaian Huntap di wilayah barat Kabupaten Bogor.
“Jadi sekali lagi kita menilai laporan akhir hasil pemeriksaan Komisi Ombudsman itu lebih kepada upaya mempercepat huntap bagi korban bencana alam,” ungkapnya.***
Albin Pandita