Bogordaily.net – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri atau yang akrab dipanggil Gus membeberkan salah satu ‘biang Kerok’ PPDB di Kota Bogor buruk.
Seperti diketahui, pasca pelaksanaan PPDB 2023, Walikota Bogor, Bima Arya merotasi pejabat struktural dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor di pada Senin 31Juli 2023.
Pejabat struktural yang dirotasi diantaranya 9 Eselon golongan III A dan B, 8 Kepala Sekolah SMP, 31 Kepala Sekolah SD, 2 jabatan fungsional dan 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gus M menilai, bahwa kebijakan itu sepenuhnya merupakan kewenangan Walikota.
“Rotasi mutasi itu sepenuhnya hak prerogratif wali kota, dan Komisi IV sangat mengapresiasi,” ucap Gus M sapaan akrabnya kepada wartawan, Kamis, 3 Agustus 2023.
Namun, kata Gus M, yang menjadi pertanyaan apakah langkah yang dilakukan itu akan menjadi solusi dalam perbaikan sistem dunia pendidikan di Kota Bogor.
Masalah Utama PPDB Kota Bogor Carut MarutÂ
Sebab, permasalahan utama carut marutnya PPDB adalah minimnya jumlah sekolah negeri yang ada di wilayah.
“Harus dikaji secara komprehensif, yang menjadi permasalahan selama ini kan karena minimnya sekolah negeri, dan lokasinya pun tersentralisir kebanyakan di Bogor Tengah,” katanya.
Sementara di kawasan Bogor Barat, Bogor Selatan hingga Bogor Utara masih kekurangan sekolah baik itu tingkat SMP.
“Di Bogor Utara saja ada delapan kelurahan, SMP negeri hanya ada tiga, yakni SMPN 20, 15 dan 19 itupun lokasinya di kelurahan Bantarjati, dan Ciparigi. Lantas bagaimana nasib warga Tanah Baru, Cimahpar, dan sebagian Ciluar. Secara jarak pasti kalah,” ujarnya.
Sementara setiap tahun di Kota Bogor, lanjut Gus M, lulusan SD ada sebanyak 17 ribu orang, sedangkan daya tampung SMP negeri hanya 5.600 orang.
“Ini kan jelas jomplang, artinya akar permasalahan dalam kisruh PPDB ini adalah kekurangan sekolah,” tegasnya.
Atas dasar itu, Gus M menyebut, bahwa seharusnya Pemkot Bogor memprioritaskan pembangunan sekolah ketimbang sarana lain yang tak berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.
“Sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam sistem PPDB online ini sudah berlangsung lama. Tapi kenapa baru ramai sekarang? Mestinya kalau jeli masalah ini sudah bisa ditanggulangi sejak dulu. Kalau saja pemerintah memprioritaskan pembangunan sekolah, ketimbang menata kota hanya dari ‘kulitnya’,” tandasnya.
Padahal hal itu, tambah Gus M, termasuk faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah.
Berdasarkan data BPS Jawa Barat, IPM Kota Bogor pada 2022 berada di 77,17 persen. Sedangkan Kota Depok yang baru berusia 24 tahun IPM-nya sudah menyentuh 81,86 persen.
“Kota Depok saja yang bisa disebut ‘anak kemarin sore’ sudah tinggi. Sedangkan Kota Bogor yang sudah berusia 544 tahun IPM-nya kalah,” pungkasnya.***
Ibnu Galansa