Bogordaily.net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Kusnaeni, yang juga merupakan anggota Komisi IV, dengan tegas mengomentari masalah serius yang melanda dunia pendidikan kota ini.
Perhatiannya saat ini adalah adanya pungutan liar yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kota Bogor.
Menurut Sri Kusnaeni, pendidikan adalah hak dasar warga yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tingkat kewenangan mereka untuk semua sekolah negeri di Kota Bogor.
Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan pungutan liar, baik atas nama apapun maupun lewat lembaga apapun.
“Saya menyoroti praktik memberikan hadiah kepada tenaga pendidik sebagai bentuk pungutan liar,” katanya, Jum'at 15 September 2023.
Baginya, hal ini berpotensi menjadi semacam “suap” dari orang tua kepada guru.
Ia mengingatkan bahwa ini tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang seharusnya bebas dari tekanan ekonomi orang tua.
Namun, Sri Kusnaeni mencatat bahwa jika hadiah diberikan kepada tenaga pendidik yang telah pensiun, hal tersebut harus bersifat sukarela.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kewajiban untuk memberikan hadiah, karena kondisi ekonomi orang tua murid dapat berbeda.
Secara keseluruhan, Sri Kusnaeni menganggap bahwa dunia pendidikan di Kota Bogor perlu direformasi secara menyeluruh.
Kasus-kasus seperti pungutan liar, manipulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pelecehan seksual, dan masalah serius lainnya harus segera diatasi.
“Ini adalah langkah penting untuk memulihkan citra pendidikan di Kota Bogor dan mengembalikan integritasnya,” tandasnya.***
Ibnu Galansa