Bogordaily.net–Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti terkait turunnya anggaran program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab turunnya pagu anggaran bantuan hukum yang dikucurkan menjadi pemantik jajaran wakil rakyat untuk mendorong agar adanya penambahan suntikan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Bogor.
“Atas turunnya pagu anggaran tentu menjadi perhatian khusus, mengingat program bantuan hukum untuk masyarakat miskin baru saja kembali digalakkan,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor Endah Purwanti
Tercatat, dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024, Pemkot Bogor hanya mengucurkan anggaran Rp100 juta untuk program tersebut.
Disamping itu, pihaknya juga bakal memastikan dan mendorong adanya peningkatan anggaran di Bagian Hukum Setda Kota Bogor dengan harapan adanya percepatan dalam sejumlah tugas yang diemban tim bagian hukum.
Politisi PKS ini mencontohkan, seperti halnya dalam penyelesaian Peraturan Walikota (Perwali) yang masih mangkrak dan hal tersebut butuh dorongan anggaran untuk penyelesaiannya.
Sebab, kata Endah, berdasarkan rapat terakhir antara DPRD Kota Bogor dengan Pemkot Bogor, masih ada ratusan Perwali yang belum diterbitkan.
“Masa anggarannya malah turun. Kami akan memperjuangkan agar anggaran ini bisa kembali ke angka normal atau bahkan naik,” jelas Endah Purwanti.***
Muhammad Irfan Ramadan