Thursday, 29 February 2024
HomeKabupaten BogorKabupaten Bogor Kekurangan SMK Negeri

Kabupaten Bogor Kekurangan SMK Negeri

Bogordaily.net–  Kabupaten Bogor kekurangan Sekolah Menengah Kejuruan () Negeri. Sampai tahun 2023 ini, jumlah Negeri di Kabupaten Bogor hanya terdapat 11 sekolah.

Jika dibandingkan dengan jumlah 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, masih banyak kecamatan yang tidak mempunyai .

Padahal, setiap tahun jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat mencapai ratusan ribu siswa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah siswa SMP negeri dan swasta tahun 2021 se-Kabupaten Bogor sebanyak 219.133.

Lebih spesifik di wilayah Kecamatan Ciawi misalnya. Hingga 2023 ini belum terdapat negeri.

Demikian seperti dikatakan Masudi, Pelaksana Kantor e-Koryandik Kecamatan Ciawi, Kamis 21 September 2023.

“Di Kecamatan Ciawi saja lulusan SMP negeri dan swasta lebih dari 2.000 siswa. Kalau ada bisa menjadi pilihan siswa lulusan SMP atau sederajat yang menginginkan keterampilan khusus di ,” ungkapnya.

Pihaknya menyakini jika di Ciawi terdapat maka akan sangat diminati siswa di tengah ketatnya persaingan siswa masuk ke SMA/.

“Apalagi Ciawi adalah daerah penyangga. Selama ini saja banyak siswa SMA asal Kota Bogor. Kalau penyediaan lahan dan bangunannya bisa dari Pemkab Bogor maupun Pemprov Jabar atau Pemerintah Pusat,” beber Masudi.

Peran KCD  

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi, menanggapi kondisi kekurangan jumlah Negeri di Kabupaten Bogor ini.

Bahkan ia menyoroti peran Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/ dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

“Ini kuncinya ada di KCD. Sampai sekarang belum pernah sinergi dan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor. Sebagai kepanjangtanganan provinsi seharusnya koordinasi dengan kita. Jangan belagu. Jangan datang ketika ada masalah,” tegasnya.

Pihaknya menandakan sangat mendukung dan akan terus mendorong agar setiap kecamatan memiliki SMK.

“Di samping itu, yang tidak kalah penting fungsi SMA/SMK yang sudah ada dimaksimalkan, baik infrastruktur maupun tenaga pendidiknya. Berikan juga sekolah swasta stimulan-stimulan biar terus hidup,” beber Ridwan Muhibi.

Kondisi serupa terjadi di tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Menurut data Jabar dalam Angka 2023 BPS, jumlah penduduk Jabar pada kelompok usia setingkat SMA (antara usia 15-19 tahun) mencapai 4.060.896 juta jiwa.

Sementara jumlah murid yang tercatat sekolah di SMA, SMK, MA negeri maupun swasta sebanyak 2.106.641 jiwa. Mereka bersekolah di 5.986 sekolah SMA, SMK, MA.

Dari data tersebut terlihat, jika usia SMA antara usia 15-19 tahun seperti tertera pada data BPS yang mencapai 4.060.896 juta jiwa, maka masih ada sekitar 2 jutaan murid lagi yang tidak tertampung oleh sekolah setingkat SMA/SMK yang ada di Jabar.

Peleburan STM ke SMK

Sekadar informasi, STM sudah tidak ada setelah tahun 1997. Hal ini karena pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/0/1997. STM sudah dilebur menjadi satu dengan SMK.(Acep Mulyana)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here