Bogordaily.net – Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja khusus ke Pemerintah Kota Bogor untuk mengawasi penyaluran bantuan.
Kunjungan kerja ini diterima oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Paseban Sri Bima, Balai Kota, Jalan Ir. Juanda, Kota Bogor, pada Jum'at 1 September 2023.
Selain melakukan kunjungan, anggota Komisi VIII DPR RI juga langsung menyerahkan bantuan di Plaza Balai Kota.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menjelaskan bahwa bersama dengan 14 anggota lainnya, mereka datang untuk mengamati pelaksanaan program-program Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Kota Bogor.
Mengingat Kota Bogor memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan beragam masalah sosial.
“Kami menyediakan bantuan permodalan untuk disabilitas, paket sembako untuk warga miskin, serta kursi roda khusus untuk anak-anak yang mengidap Hidrosefalus,” ujarnya.
Diah Pitaloka juga menjelaskan bahwa hasil pembicaraan dengan Wali Kota Bogor menekankan pentingnya penyesuaian data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ini melibatkan proses input DTKS, penyaringan data, pemilihan penerima manfaat DTKS, hingga pembentukan data kemiskinan yang akurat untuk mengacu pada pemberian bantuan sosial di daerah.
“Kita juga membahas bagaimana cara menyelaraskan data sosial dengan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan, yang akan menjadi topik diskusi dalam pertemuan khusus dengan Kemensos,” tambahnya.
Selain itu, Diah Pitaloka mencatat bahwa penyaluran bantuan sosial di Kota Bogor telah berjalan dengan baik.
Meskipun masih ada beberapa penerima bantuan yang pada bulan berikutnya tidak lagi menerima bantuan meskipun sudah memiliki kartu.
“Kami sudah mengirim data mereka ke Kemensos untuk penyelidikan mengapa bantuan tidak diterima, serta untuk memahami proses pembaharuan data yang sedang dilakukan oleh Kemensos,” katanya.
Ketua Sentra Terpadu Inten Soeweno Kemensos RI, Roni, mengungkapkan bahwa pada hari ini, mereka menyalurkan bantuan sebesar Rp 36 Miliar untuk tiga program bantuan sosial.
Data penerima bantuan sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kota Bogor yang dikirim ke Kemensos.
Data ini menjadi dasar bagi Kemensos untuk melakukan penilaian dan menentukan jenis bantuan yang diperlukan oleh penerima manfaat.
“Bagi mereka yang memiliki disabilitas dan membutuhkan bantuan, silakan mendaftar ke Dinas Sosial. Dinas Sosial akan membantu mengisi formulir penilaian, yang akan terhubung langsung dengan Sentra Terpadu Kemensos. Berdasarkan data ini, kami akan melakukan verifikasi dan pengukuran yang diperlukan,” pungkasnya.***
Ibnu Galansa