Bogordaily.net – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh ahli waris pejuang kemerdekaan RI Kapten Tubagus A Basuni terhadap Pemerintah Kota Bogor terus menjadi sorotan utama.
Kasus ini, yang telah menyita perhatian publik, melibatkan sengketa lahan yang terletak di pusat Kota Bogor.
Menurut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pemerintah setempat diharapkan untuk berhati-hati dalam mengelola aset-asetnya, terutama ketika lokasi sengketa berada di wilayah yang strategis.
Kuasa Hukum ahli waris Kapten Tubagus A Basuni, Rd. Anggi Triana Ismail, S.H., mengeluarkan pernyataan yang mencuatkan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI, Hadi.
Pernyataan tersebut, yang diberitakan di media detik.com pada tanggal 27 September 2023 dengan judul “Menteri ATR Tetapkan Bogor Jadi Kota Lengkap, Harap Tak Ada Lagi Mafia Tanah”, menjadi fokus perdebatan.
Rd. Anggi Triana Ismail menyatakan bahwa, pernyataan tersebut hanya merupakan harapan belaka, bukan suatu pernyataan yang didasarkan pada kenyataan.
Ia menggambarkan Kota Bogor, dengan luas hanya 11.850 hektar dan penduduk mencapai 1,1 juta jiwa, masih menghadapi tantangan dalam manajemen perkotaan.
“Salah satu contoh konkret adalah kasus klien kami, ahli waris Tubagus A. Basuni, yang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sengketa lahan yang seharusnya dapat diatasi dengan lebih baik,” kata Rd. Anggi Triana Ismail dalam keterangannya yang diterima bogordaily.net, Kamis 28 September 2023.
Berantas Mafia Tanah
Meskipun demikian, harapan Menteri ATR untuk memberantas mafia tanah di Bogor mendapat dukungan dari pihak ahli waris dan advokat.
Mereka menganggap penting untuk melawan eksistensi mafia tanah yang meresahkan masyarakat.
Kuasa Hukum Rd. Anggi Triana Ismail, menyampaikan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI sebagai upaya untuk mengkomunikasikan permasalahan ini, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan.
Kisruh ini menyoroti pentingnya komunikasi dan pemecahan masalah yang efektif dalam mengatasi permasalahan sosial dan hukum, serta mengingatkan bahwa suara rakyat harus tetap menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan.
“Kami akan terus mengikuti perkembangan gugatan ini dan memberikan informasi lebih lanjut seiring berjalannya waktu,” katanya.(Ibnu Galansa)Â