Bogordaily.net – DPRD Kota Bogor mengadakan audiensi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kota Bogor, membahas pemenuhan hak.
Audiensi digelar di ruang rapat pimpinan DPRD yang dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, baru-baru ini.
Dalam audiensi tersebut, Dadang meminta penjelasan terkait data pemenuhan hak anak dan perlindungan anak kepada KPAID Kota Bogor.
“Kami minta masukan dan rekomendasi yang sekiranya sudah dirumuskan oleh KPAID Kota Bogor dalam membangun ekosistem pemenuhan hak dan perlindungan anak dari hulu sampai hilir,” kata Dadang.
Baca juga : Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 62 Ditutup, Link Cek Nama Kamu Lolos atau Tidak
Sementara itu, Akhmad Saeful Bakhri menilai, untuk mencapai Kota Ramah Keluarga, Pemkot Bogor harus memulai dari pemenuhan hak anak.
Hal tersebut diharapkan bisa dituangkan didalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan dibahas di masa sidang mendatang.
“Kami harap, KPAID Kota Bogor bisa membantu DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor dalam menyusun Raperda yang digeser pembahasannya di tahun depan karena DP3A gagal mengawal Raperda tersebut,” tegas pria yang akrab disapa Gus M.
Tak hanya itu, Gus M juga meminta KPAID Kota Bogor untuk meningkatkan perlindungan anak dengan menggandeng Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI).
Baca juga : Amanda Manopo Akui Mengidap Epilepsi
Sehingga output yang diberikan oleh APSAI tidak hanya sekedar rapat kerja, namun ada program nyata yang bisa dijalankan.
Di samping itu, perlindungan terhadap anak dari Kejahatan Berbasis Gender Online (KBGO) yang termasuk didalamnya kejahatan prostitusi online, judi online dan bullying online harus menjadi concern semua pihak.
Sehingga Gus M meminta KPAID Kota Bogor agar bisa menyasar program berbasis digital dengan menyesuaikan kemajuan zaman.(Muhammad Irfan Ramadan)