Bogordaily.net — Warga Kabupaten Bogor di wilayah bagian selatan mendatangi Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengadukan persoalan kerusakan di kawasan Puncak.
Kedatangan warga ke Jakarta, Senin 20 November 2023 tersebut untuk mengadukan kondisi kerusakan kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Kedatangan warga diwakili Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) dan diterima oleh Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Ariodilah Virgantara.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua AMBS, Muhsin, memaparkan maksud kedatangan warga Puncak adalah untuk memohon kepada Kementerian ATR/BPN agar memberikan perhatian serius terhadap kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Bogor khususnya di wilayah selatan Kecamatan Cisarua berharap kepada Kementerian ATR/BPN memberikan perhatian serius mengenai kondisi alam di kawasan Puncak. Terutama lahan yang dikelola PTPN VII, yang akhir-akhir ini semakin rusak akibat berbagai kegiatan proyek dengan alasan peningkatan ekonomi di sektor pariwisata,” paparnya.
Menurut Muhsin, warga dari berbagai elemen telah melakukan berbagai upaya tetapi belum mendapat tindakan nyata di tingkat daerah.
“Makanya kami datang ke Kementerian ATR/BPN agar segera turun ke lokasi melakukan tindakan tegas,” tukasnya.
Setelah mendengar pemaparan AMBS, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Ariodilah Virgantara, menyarankan agar AMBS menyusun resume atau poin-poin penting tentang kondisi kawasan Puncak seperti yang disampaikan.
Ditindaklanjuti Kementerian ATR/BPN
Ariodilah berjanji hasil dari audiensi tersebut akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan pertanahan. Di antaranya PTPN VII, Perhutani, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami akan mengurai satu per satu permasalahan yang terjadi dan akan turun ke lapangan bersama stakeholder dan masyarakat. Termasuk dengan Ditjen lain yang ada di ATR/BPN. Tadi saya juga mengirim pesan ke Pak Dirjen, yang tadinya akan kami ajak untuk ngobrol santai bersama Pak Dirjen, kebetulan beliau ada rapat pimpinan dengan Pak Menteri,” jelas Ariodilah.
Terkait keinginan masyarakat melakukan audiensi dengan Menteri ATR/BPN, Ariodilah berharap persoalan Puncak dibahas secara matang. “Nanti kita bikin forum yang lebih besar,” pungkasnya. (Acep Mulyana)