Bogordaily.net – Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tengah pusing menangani motor daerah (moda) transportasi angkutan perkotaan (angkot).
Menurut mereka, kemacetan lalu lintas setiap hari di Kota maupun Kabupaten Bogor salah satunya akibat masuknya angkot dari kabupaten ke wilayah kota dan sebaliknya.
Orang-orang nomor satu di Bogor tersebut curhat tentang penataan angkot tersebut ke Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di sela acara peresmian Skybridge Bojonggede, di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Sabtu 9 Desember 2023.
Mereka ngobrol-ngobrol santai dipandu pakar Tata Kota, Yayat Supriatna.
“Bohong kalau disebut Kota Bogor kota sejuta angkot. Angkot di Kota Bogor cuma 3.400. itu juga banyaknya angkot warna hijau. Angkot yang banyak masuk warna biru dari wilayahnya Pak Iwan,” ucap Bima Arya saat ditanya soal kemacetan oleh Yayat Supriatna.
Bupati Bogor Iwan Setiawan juga tak mau disalahkan.
“Mau hijau atau biru semua muaranya ke Kota Bogor karena banyak terminalnya di kota,” ucapnya.
Menurutnya, harus ada kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Pusat untuk mengatur penataan angkot ini.
“Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat harus turun tangan. Misalnya angkot tak boleh masuk ke kota atau dari kota ke kabupaten. Cukup sampai perbatasan,” kata Iwan.
Menhub pun merespons dan menengahinya dengan menyodorkan sejumlah solusi.
Selain harus membuat kantong-kantong parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL), Menhub mengajak Pemda menerapkan konsep BTS atau Buy The Service guna mengatasi perpindahan moda.
“Apa yang disampaikan Bupati dan Wali Kota Bogor ini adalah jeritan masyarakat. Yuk, nanti sama-sama kita menghadap Pak Menteri PUPR. Untuk mengatasinya harus ada titik-titik ring BTS agar angkot di pinggiran kota,” ujarnya.
Budi Karya Sumadi pun mengajak Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolresta Depok AKBP Achmad Fuady, serta Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Suharto untuk membantu program BTS ini.
“Pak Kapolres, pak Suharto, bantu ya,” ucapnya.
“Di tempat sama, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, menegaskan bahwa program BTS sangat bisa dilakukan di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.
“Malah transportasi angkutan kota ini memang persoalan sejak lama. Tapi pada akhirnya harus berubah. Sistem BTS seperti yang dikatakan pak Menhub ini sangat bisa diterapkan di Bogor. Angkutan massal seperti kereta api atau bus ini adalah salah satu solusinya,” paparnya.
Kendati demikian penerapan sistem BTS dengan angkutan massal ini tidak bisa dilaksanakan secara cepat.
“Memang tidak bisa sekaligus. Banyak hal yang menjadi kendala, harus bertahap. Misalnya terkait kebijakan perizinan angkot AKDP dan AKAP yang selama ini kewenangannya ada di provinsi serta beragam kajian lainnya,” terang Agus.
BTS
Program Buy The Service (BTS) yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan adalah penataan sistem transportasi dalam bentuk penyediaan layanan angkutan massal Teman Bus, secara sekaligus menyediakan infrastruktur di koridor-koridor yang dilalui dan lebih khusus lagi yang melalui jalan-jalan nasional di kota-kota yang menjadi lokasi implementasi BTS.
Program BTS didedikasikan untuk kenyamanan dan keamanan menggunakan angkutan umum di perkotaan yang disubsidi 100% operasionalnya oleh pemerintah, serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan, sehingga masyarakat dapat menikmati Teman Bus dengan gratis.
Penerapan SPM ini harus dipenuhi oleh operator saat menjalankan layanan bus.
Selain itu keunggulan Teman Bus hadir dengan ditunjang oleh fasilitas teknologi (internet, CCTV, e-ticketing, dll) untuk berusaha mewujudkan kondisi pelayanan angkutan massal perkotaan yang jauh lebih prima dibandingkan sebelumnya.
Skema BTS ini dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator, dengan mekanisme lelang berbasis SPM atau quality licensing.
Konsep BTS ini mulai diterapkan Kota Bogor dengan hadirnya moda Biskita yang melayani sejumlah koridor hingga ke Stasiun Bojonggede.(Acep Mulyana)