Bogordaily.net – Jawa Barat (Jabar) termasuk salah satu daerah rawan Pemilu di Indonesia.
Berdasarkan Indeks Kerawanan (IKP) Pemilu 2024, Jabar masuk peringkat keempat provinsi yang paling rawan.
Kerawanan terjadi dalam bentuk politik uang, hoaks, politik identitas, pelibatan ASN, perangkat desa, atau penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Sedangkan untuk tingkat kota/kabupaten di Jabar, terdapat delapan daerah rawan pemilu dengan kerawanan tinggi. Yaitu Kabupaten Bandung (paling tinggi), Majalengka, Kabupaten Tasik, Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasik, Kuningan, dan Cianjur.
Sedangkan 22 daerah lainnya masuk kategori rawan sedang. Di antaranya Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Garut, Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Indramayu.
Lalu Subang, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Pangandaran, Banjar, Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kita Bandung, Kota Bekasi. Dua daerah memiliki tingkat kerawanan rendah yakni Kota Depok dan Kota Bogor.
Konsolidasi
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah, menjelaskan guna lebih meminimalisir kerawanan Pemilu 2024, memperkuat pengawasan, menekan pelanggaran.
Serta dalam upaya membangun kesadaran masyarakat dengan melakukan pencegahan, maka Jabar menggelar Konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif.
Acara berlangsung di Royal Safari Garden, Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa 12 Desember 2023.
Kegiatan ini diikuti para Ketua Bawaslu se-Jabar dan 81 orang peserta masing-masing kita/kabupaten mengirimkan tiga orang 3 orang perwakilan.
Sedangkan total kader pengawas partisipatif se-Jabar total berjumlah 4.604 orang yang telah dididik melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
“Konsolidasi ini untuk merekatkan antara Bawaslu dengan entitas yaitu kader pengawas partisipatif. Jadi mereka kaki tangan dan telinga Bawaslu yang harus direkatkan karena mereka sudah kami latih dari 2018. Setiap tahun berbeda-beda. Kalau tidak dikonsolidasi ini akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Mereka itu sebenarnya seperti aset yang memang sudah kami persiapkan agar terkonsolidasi dengan baik khususnya dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024. Mereka ini pemilih pemula yang memang kami libatkan, kami didik, agar paham terkait kepemiluan dan tentu outputnya ikut mengawasi,” jelasnya.
Nuryamah mengatakan, selain konsolidasi kader pengawas partisipatif sebelumnya Bawaslu telah menggelar beragam kegiatan pencegahan. Seperti sosialisasi, MoU dengan lintas sektor, naskah dinas, pelatihan, dan edukasi.
“Kegiatan sosialisasi atau pencegahan yang sudah kami lakukan sebanyak 8.048 kegiatan,” ucapnya.
Perubahan Mindset
Nuryamah menegaskan Bawaslu saat ini mengubah mindset pengawasan sehingga lebih mengedepankan atau mendahulukan pencegahan daripada penindakan atau temuan.
“Jadi kita memberikan keleluasaan kepada peserta, tetapi tetap di situ kita memberikan pencegahan. Misalnya terkait tahapan, kami segera melakukan himbauan bahwa ini yang harus dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Tetapi penindakan dalam konteks penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa itu tetap ada dan tetap jalan,” jelasnya.
Selain itu kata Nuryamah, dalam upaya pencegahan Bawaslu saat ini juga lebih menekankan kepada penyadaran masyarakat dan peserta Pemilu.
“Hari ini kita banyak melibatkan masyarakat dalam mengedepankan pencegahan sehingga masyarakat mungkin sudah mulai aware misalnya money politic atau hoaks,” ujarnya.
Karenanya, suksesi Pemilu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan.
“Kami berharap masyarakat semakin sadar bukan hanya datang ke TPS tapi semakin damai, ikut berpartisipasi mengawasi dan menyetop money politic dan hoaks,” harapnya.(Acep Mulyana)