Bogordaily.net – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan serta calon presiden Prabowo Subianto dalam makan malam baru-baru ini menimbulkan sorotan dan tudingan terkait netralitas presiden di Pilpres 2024.
Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengeluarkan peringatan kepada Jokowi terkait pentingnya mempertahankan netralitasnya sebagai kepala negara.
Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut 1, menekankan bahwa netralitas Presiden sangat penting agar prestasinya tidak terganggu dalam Pilpres 2024.
Baca juga : Viral Disebut Mirip Petugas Kebun Binatang, Ini Reaksi Pevita Pearce
Ia mengingatkan bahwa prestasi Jokowi selama ini dapat terancam jika tidak menjaga netralitasnya.
Meski menganggap pertemuan antara Jokowi dan Prabowo adalah hal biasa, Cak Imin mengingatkan agar prestasi-presasi Jokowi tidak terpengaruh oleh ketidaknetralan.
“Menteri sama Presiden kan biasa saja ketemu,” ucapnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, menilai pertemuan tersebut sebagai bentuk keberpihakan di Pilpres.
Ia menantang Jokowi untuk memberikan penegasan terkait sikap keberpihakan tersebut.
“Kalau buat saya itu pasti sudah menunjukkan sikap berpihak gitu ya,” ucapnya.
Ganjar menyatakan kekhawatirannya bahwa ketidaknetralan Jokowi dapat memberikan dampak buruk dan peluang penyalahgunaan kekuasaan.
“Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ‘Iya saya berpihak',” kata Ganjar usai acara Deklarasi Dukungan Forum Betawi Rempug (FBR) di Cakung, Jakarta Timur.
Ia menilai pertemuan tersebut telah merusak etika politik dan berpotensi menciptakan peluang penyalahgunaan kewenangan.
Baca juga : Kalender 1996 Sama dengan 2024, Kok Bisa? Begini Penjelasannya!
“Iya memang kita punya problem etika gitu kan. Kan ada yang tidak setuju dengan etika,” ujarnya.
“Kekhawatiran kita adalah ketika semua menyalah gunakan, penyalah gunaan kewenangannya terjadi. Ketika penyalahgunaan kewenangan itu terjadi, maka saat itu menjadi berbahaya,” tandasnya.
Kedua tokoh ini secara tegas mengingatkan Presiden terkait tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara, untuk menjaga netralitasnya di tengah arus politik yang semakin memanas menjelang Pilpres 2024.***