Bogordaily.net – Warga dan aktivis di Puncak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, terus bergerak. Setelah sebelumnya memasang spanduk raksasa di kawasan perkebunan teh yang menolak aksi-aksi pengrusakan alam dan alih fungsi lahan serta mengadukan ke 13 instansi/lembaga, kini mereka curhat ke Anggota DPR RI Mulyadi.
“Kerusakan alam Puncak akibat maraknya KSO yang bar-bar dilakukan oleh PTPN VIII dengan pihak swasta di Kampung Naringgul, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua,” kata Sekretaris Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Ajet Basuni, dalam bincang santai bersama Mulyadi di kawasan Gadog, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Rabu 17 Januari 2024.
Hal senada dikatakan Ustadz Baden dari Komunitas Karukunan Wargi Puncak. “Kami merasa ikut bertanggungjawab dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Merasakan banyak perubahan bentang alam di Puncak sehingga kuatir terjadi bencana alam. Kami tak menolak investor datang ke Puncak, mau sembilan naga atau 20 naga, tapi harus menghormati alam Puncak,” ungkapnya.
Tokoh warga Puncak lainnya, Bram Mulyana, menambahkan agar kegiatan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana. “Selama ini masyarakat Puncak gundah. Bingung harus mengadu ke siapa. Tak ada pejabat yang mengakomodir kegelisahan warga Puncak. Alamnya sudah dirusak,” imbuhnya.
Selain mengadukan kerusakan dan alih fungsi lahan, warga Kampung Naringgul yang turut hadir juga mengadukan persoalan status kepemilikan tanah mereka kepada Mulyadi.
“Kami sangat mengharapkan legalitas kepemilikan tanah warga Kampung Naringgul. Kami sudah tinggal sebanyak delapan generasi, sebelum kemerdekaan sudah ada di Puncak, di sekitar Masjid Atta'awun. Kami tidak mau terusir. Kami sudah ngadu ke Bagian Hukum Pemprov Jabar. Dilempar ke Pemkab Bogor karena otonomi daerah. Tapi tak ada jawaban pula,” papar Windi, warga Naringgul.
Harus Diaudit
Merespons pengaduan masyarakat Puncak, Anggota Komisi V DPR RI asal Kabupaten Bogor, Mulyadi, menegaskan bahwa solusinya Puncak harus diaudit, mengingat di balik Puncak yang indah nyatanya banyak hal yang harus segera diselesaikan. Antara lain soal lalu lintas, imigran, kerusakan alam, alih fungsi lahan, status kepemilikan tanah, hingga indikasi pembiaran keluhan-keluhan warga.
“Harus ada pemeriksaan secara menyeluruh. Apakah Puncak sudah bergerak ke arah yang benar. Dari sisi regulasi, apakah ada kebijakan-kebijakan yang over lap bahkan melanggar. Kemudian dari sisi aktivitas, apakah hanya dieksploitasi saja, apakah anugerah Puncak itu sudah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, buktinya pelaku-pelaku pariwisata saja upahnya di bawah UMR. Jangan sampai Puncak sebagai anugerah itu jadi musibah. Harus dicek ulang,” bebernya.
Ditandaskan ya bahwa audit Puncak harus dilakukan terhadap seluruh sektor. “Audit alam, audit ekonomi, audit kinerja BUMN, dan seterusnya. Jadi kekisruhan selama ini (di Puncak) jangan ada pembiaran,” tandas dia.
Mulyadi menyampaikan bahwa semua aspirasi warga Puncak telah ia tampung untuk dibawa ke gedung parlemen di Senayan.
“Saya sarankan Agara segera audiensi ke DPR RI. Saya siap dampingi. Karena persoalan di Puncak ini terkait banyak komisi maka perlu dibahas lintas komisi,” sebut Mulyadi.
Menurut Mulyadi, khusus alih fungsi lahan perkebunan teh oleh PTP dan PTPN hingga ratusan hektar hingga menggerus warga asli adalah perbuatan tidak fair. “Akan kami komunikasikan dengan Komisi VI yang menangani BUMN,” imbuhnya.***
(Acep Mulyana)