Bogrdaily.net – Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia hebat (ALMISBAT) menyampaikan kritik keras atas kebijakan Presiden Jokowi diakhir masa jabatannya.
Menurut mereka, di senja kekuasaan yang akan berakhir 20 Oktober 2024.
Presiden Joko Widodo melakukan kebijakan dan keputusan yang merugikan proses tatanan bernegara dan berdemokrasi juga mengabaikan upaya penegakkan HAM sesuai amanat reformasi.
“Jika sebelumnya Presiden Joko Widodo merusak kehidupan berbangsa dan berdemokrasi di Indonesia dengan membiarkan Mahkamah Konstitusi (MK) merubah prasyarat batas usia capres-cawapres, yang tujuannya memberi karpet merah kepada anaknya Gibran maju dalam pilpres, yang kemudian disusul cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres; Kini dia memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto, yang jelas oleh keputusan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) pada 21 Agustus 1998 disarankah untuk dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan,” kata Badan Pertimbangan Nasional ALMISBAT, Teddy Wibisana dan Ketua Almisbat Jakarta, CH Ambong dalam rilisnya.
Keputusan dan tindakan Jokowi belakang ini jelas membunuh proses demokrasi yang telah direbut oleh aktivis pro demokrasi, mahasiswa dan organisasi rakyat 25 tahun lalu dari rezim otoriter Soeharto, dan telah melahirkan Reformasi.
“Padahal Jokowi adalah salah satu orang yang berhutang pada reformasi. Karena reformasi dia bisa ikut dalam pilpres secara langsung, dan menjadi presiden,” sambungnya.
Menurut Almisbat, Presiden Joko Widodo hanya memikirkan diri dan keluarganya serta kolega politik yang bersekutu dengannya, tanpa memikirkan mereka yang telah berkorban untuk kebebasan yang kita nikmati saat ini, untuk melanggengkan kekuasaan di republik ini.
Syahwat kekuasaan yang menggebu-gebu, kata mereka, membuat situasi sosial-politik menjadi tidak kondusif dan membuat rakyat marah serta melukai keluarga korban penculikan aktivis yang hingga kini belum diketahui keberadaanya.
“Dan saat ini kehidupan rakyat semakin sulit akibat dari kenaikkan harga beras dan membuat rakyat harus anteri untuk mendapatkannya,” tegasnya.
Untuk itu, ALMISBAT meminta Presiden Joko Widodo harus membatalkan keputusan pemberian pangkat jendral kehormatan kepada Prabowo Subianto.
Menurut mereka, akan lebih baik jika presiden menyelesaikan masa jabatannnya dengan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan fokus menstabilkan harga-harga pangan yang terus naik.
Almisbat juga menegaskan, justru akan lebih baik, di usia senja kekuasannya Presiden Joko Widodo lebih fokus menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang belum diselesaikan.
Seperti pembentukan pengadilan HAM Ad hoc bagi pelanggaran kemanusiaan HAM berat, mengalokasikan 12.7 juta hektar lahan hutan untuk masyarakat desa pinggir hutan melalui Program Perhutanan Sosial dan pelepasan 4.8 juta hektar lahan untuk rakyat melalui Reforma Agraria, sehingga meninggalkan legacy yang bermanfaat buat bangsa.***