Bogordaily.net – Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kabupaten Bogor silaturahmi dan berdiskusi di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Senin, 12 Februari 2024.
Dalam pertemuan itu, petani milenial menyampaikan tentang keluh kesah yang dirasakan petani selama ini di Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Jangan Lupa, Ini yang Harus Dibawa ke TPS saat Mencoblos di Pemilu 2024
Antara lain makin terdesaknya lahan pertanian akibat maraknya pembangunan. Minimnya dukungan anggaran dan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hingga terjadinya beberapa konflik pertanahan antara petani penggarap dengan pihak swasta.
“Kami sangat menyayangkan anggaran ketahanan pangan yang selama ini diturunkan melalui pemerintah desa masih banyak salah sasaran. Anggarannya turun ke petani yang tidak jelas sehingga tidak ada hasilnya,” kata Ketua HPPMI Kabupaten Bogor, Yusuf Bachtiar.
Yusuf mengaku sangat prihatin lantaran keberpihakan pemerintah masih minim terhadap kemajuan pertanian.
“Kami para petani dan peternak ini butuh kehadiran pemerintah. Tidak sedikit petani yang usahanya terganggu dengan status kepemilikan lahan. Mereka berpuluh tahun menggarap lahan telantar tapi tiba-tiba diusir oleh perusahan swasta,” paparnya.
Melalui audiensi dan diskusi tersebut, Yusuf berharap HPPMI bisa menjadi mitra pemerintah melalui dinas terkait serta dilibatkan dalam melaksanakan beragam program pertanian dan peternakan.
Siap Kolaborasi
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Program dan Pelaporan Distanhorbun Kabupaten Bogor, Suhartono, yang hadir menerima kedatangan HPPMI, menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan HPPMI maupun organisasi petani lainnya sesuai dengan tugas pokok fungsi (tupoksi).
Suhartono menyampaikan tupoksi Distanhorbun sesuai dengan peraturan perundangan lebih kepada urusan produksi komoditas pertanian.
Sedangkan tentang urusan ketersediaan pangan, marketing atau perdagangan produk pertanian, lebih menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan.
“Misalnya soal pupuk bersubsidi untuk petani. Distanhorbun hanya memberikan data petani sebanyak-banyaknya, tapi yang menentukan Dinas Perdagangan. Kewenangan kami hanya sampai level produksi,” katanya.
Suhartono mengakui pihaknya belum bisa leluasa melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani karena masih terbentur minimnya anggaran.
“Porsi anggaran untuk dinas kami hanya 0,6% dari total APBD Kabupaten Bogor Rp10 Triliun. Kami berharap ke kepala daerah siapapun bisa lebih memperhatikan sektor pertanian,” ungkapnya.
Program Petani Milenial
Sebagai informasi, pada tahun 2023 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mencanangkan program untuk mencetak 5.000 petani milenial tahun 2023. Dengan tagline ‘Tinggal di Desa, Rezeki Kota, Bisnis Mendunia'.
Serta lima program prioritas, yaitu penyiapan sumber daya manusia, penyiapan lahan, penyiapan offtaker, fasilitas permodalan, transfer teknologi dan inovasi.
Terkait hal itu, Pemkab Bogor diberi tugas melaksanakan dua program. Yaitu program penyiapan sumber daya manusia dan program penyiapan lahan, dengan berbagai upaya.(Acep Mulyana)