Bogordaily.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
LHP Kinerja dan Kepatuhan diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra.
Dedie didampingi oleh Kepala Inspektur, Pupung W. Purnama dan Kepala BKAD, Denny Mulyadi.
BPK sekaligus memberikan hasil pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan program mobilitas penduduk dan permukiman kumuh.
Dalam mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Semester I 2023 pada Pemkot Bogor.
Baca juga : Spesial Februari 2024, Plaza Toyota Citeureup Beri Promo Kasih Sayang
Dari hasil LHP BPK memberikan rekomendasi bahwa rencana penataan permukiman Kota Bogor belum disusun sesuai tahapan dalam peraturan, serta belum terintegrasi dengan rencana tata ruang.
Atas permasalahan tersebut, BPK juga merekomendasikan Wali Kota Bogor agar menetapkan RDTR yang mengacu kepada PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Lalu merevisi SK Wali Kota Bogor tentang Penetapan Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh dengan berpedoman kepada Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Serta rekomendasi terakhir untuk menetapkan target penanganan permukiman kumuh yang didasarkan pada data riil seluruh pemukiman kumuh di wilayah Kota Bogor.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menjelaskan catatan rekomendasi dari BPK Jabar ini dapat menjadi pembelajaran bersama di lingkungan Pemprov Jabar, agar dapat diperbaiki secara bersama-sama.
“Saya berharap temuan ini dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik, efisien, transparan di masa akan datang dan penting bagi kami untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan BPK, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus bersama-sama melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Agar pemerintah daerah menjadi lembaga yang taat aturan dan akuntabel.
Baca juga : Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama Februari 2024, Siap-Siap Libur Panjang
“Kita hari ini bersama Ketua DPRD Kota Bogor menerima hasil laporan pemeriksaan BPK Jawa Barat. Disaksikan pula oleh Pj. Gubernur Jawa Barat. Kita berterima kasih kepada BPK dan siap menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut,” kata Dedie Jumat 2 Februari 2024
Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Menurutnya, LHP BPK 2023 ini akan menjadi pembahasan khusus di DPRD Kota Bogor untuk penyusunan Raperda PP-APBD 2023 nanti.
Sebab, berdasarkan pemeriksaan BPK Kota Bogor perlu menyusun lebih lanjut terkait rencana penataan permukiman agar terintegrasi dengan rencana tata ruang.
“Ini akan menjadi bahan pembahasan kami di DPRD, terutama masukkan dari BPK tadi terkait rencana penataan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang,” kata Atang.(Muhammad Irfan Ramadan)