Bogordaily.net – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja khusus dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.
Rapat tersebut beragendakan evaluasi terhadap program mitigasi dan penanganan serta pemulihan pasca bencana di Kota Bogor.
Berdasarkan hasil rapat, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menilai penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Bogor sudah maksimal.
Hanya saja, persoalan mitigasi harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan unsur masyarakat.
Salah satunya, dengan memaksimalkan kehadiran Relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) yang ada di tingkat kelurahan.
Kehadiran F-PRB, harus.lebih dimaksimalkan sebagai bukti peran aktif masyarakat pada penanggulan bencana.
Dengan, kehadiran para relawan diharapkan menjadi bukti nyata masyarakat ikut berkontribusi dan mendukung program kelurahan tanggap bencana. Yang bertugas, dalam mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kita harapkan, peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena, kalau hanya mengandalkan BPBD terlalu berat karena keterbatasan anggota,” ujar pria yang akrab disapa ASB.
Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor, sampai saat ini baru ada 23 kelurahan tangguh bencana yang terbentuk.
Dan, sudah memiliki 15 anggota di masing-masing kelurahan. Dari hasil evaluasi pada saat rapat dengar pendapat yang juga dihadiri oleh pengurus F-PRB.
Mereka, mengaku belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Bogor.
Terutama, terkait dengan supporting anggaran. Belum lagi, Sampai saat ini, SK pembentukan yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.
Sehingga, DPRD Kota Bogor meminta agar BPBD Kota Bogor ikut memfasilitasi agar pemerintahan Kota Bogor segera mengeluarkan SK untuk seluruh relawan F-PRB di Kota Bogor.
“Kedepan, kita harapkan relawan F-PRB bisa berkolaborasi dengan pengurus Kelurahan Tangguh Bencana, Tentang Mitigasi bencana. Selain itu, relawan F- PRB bisa ikut berperan aktif membantu membentuk struktur Kelurahan tanggap bencana di setiap kelurahan yang belum ada,” tegas ASB.
Selain itu, ia menyarankan agar dalam kepengurusan F-PRB ke depan menggandeng semua stakeholder di Kota Bogor,” ungkap ASB.
Dalam rapat tersebut, ASB juga memastikan akan mengawal semua SK kebencanaan yang disiapkan untuk perbaikan rumah-rumah yang terdampak bencana pada.
Sebab, berdasarkan data yang ada dari BPBD Kota Bogor, terdapat 28 titik bencana yang menyebabkan tiga orang korban.
Dengan anggaran BTT sebesar Rp 98,5 miliar yang sudah disiapkan di dalam APBD 2024, ASB memastikan semua korban bencana akan diberikan bantuan oleh Pemkot Bogor dan Komisi IV DPRD kota Bogor akan mengawal itu.
“Kami akan kawal SK Kebencanaan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar prosesnya bisa cepat. Tidak ada lagi hambatan dari segi birokrasi. Kami ingin ini segera diselesaikan,” tegasnya.***
(Muhammad Irfan Ramadan)