Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pangkas anggaran semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal ini menyusul pasca penetapan APBD Kabupaten Bogor yang mencapai Rp10 triliun lebih dan adanya defisit anggaran hingga 8 persen.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Bogor harus memutar otak. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa barat Bey Machmudin dalam arahannya, mengatakan, defisit anggaran tidak boleh melebihi angka 4 persen sehingga Pemkab Bogor melakukan rasionalisasi anggaran hingga Rp 500 miliar. Pemangkasan dilakukan terhadap kegiatan SKPD, seperti perjalanan dinas, pelatihan, rapat-rapat dinas dan makan minum.
Hal tersebut seperti diungkapkan Pelaksana Harian (PLH) Sekda Kabupaten Bogor Suryanto.
“Ya memang karena kita defisit anggaran 8 sampai 9 persen, sehingga setelah penetapan APBD kemarin Pemkab melakukan pemangkasan hingga 500 miliar rupiah namun diambil dari kegiatan SKPD,” kata Suryanto.
Suryanto menegaskan, rasionalisasi anggaran ratusan miliar yang diambil dari kegiatan di semua SKPD tidak mengganggu program pembangunan di Kabupaten Bogor.
“Kami sepakat dengan Pak Pj. Bupati Bogor untuk memangkas anggaran dinas, sehingga pengurangan anggaran dalam penyesuaian tersebut tidak berdampak kepada pembangunan yang sudah masuk dalam rencana pembangunan Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
“Yang dipangkas anggarannya, rapat-rapat, diklat, perjalanan dinas, dan makan minum yang sifatnya tidak mendesak. Dan saya menjamin rasionalisasi tersebut tidak mengganggu anggaran pembangunan,” tegasnya lagi.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridallah, mengaku, dirinya tidak keberatan dan mengikuti aturan sehingga semuanya berjalan sesuai dengan aturan.
“Saya tidak keberatan dan mengikuti aturan saja,” ucap Agus.
Sementara itu, Ketua Bidang Informasi Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (FABEM), Feri, mengatakan, langkah yang diambil Pemkab Bogor sudah sangat tepat dengan memangkas anggaran diklat, perjalanan dinas, makan minum dan rapat-rapat dinas.
Kata dia, pemangkasan kegiatan-kegiatan tersebut dampaknya sangat kecil bagi masyarakat dan lebih kepada kepentingan dinas. Oleh karena itu lanjut dia, pihaknya mendukung langkah Pemkab dengan tidak mengganggu anggaran pembangunan yang sudah ditetapkan tahun anggaran 2024.
“Ini langkah positif yang diambil Plh Sekda dan Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu terlihat pro rakyat. Sehingga anggaran yang dipangkas lebih kepada internal SKPD,” kata Feri.
Feri berharap, walaupun adanya pemangkasan anggaran SKPD hingga 500 miliar rupiah tidak berdampak kepada kinerja dan profesionalitas semua KPD dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.
“Saya berharap Semua SKPD tetap bekerja profesional jangan sampai adanya pemangkasan perjalanan dinas menjadi alasan untuk malas-malasan, dalam menjalankan tugasnya,” harapnya.
(Acep Mulyana)