Bogordaily.net – Ketua DPC Association Of Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kabupaten Bogor, Syawqi, menyoroti masih maraknya pungutan liar (pungli) di jalur-jalur menuju objek wisata di Kabupaten Bogor.
“Salah satu kendala pariwisata yang termonitor oleh ASITA di Kabupaten Bogor adalah masih banyaknya pungli di jalur wisata. Beberapa spot wisata di yang tidak layak jual, dan minimnya dukungan infrastruktur di sebagian jalur wisata,” ungkap Syawqi.
Demikian dikemukakannya usai acara Pelantikan Pengurus DPC ASITA Kabupaten Bogor 2023-2028 dan Halal Bi Halal Pariwisata di Hotel The Green Peak, Jalan Jajang Sujai No. 27 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin, 13 Mei 2024.
Ia berharap agar praktik-praktik pungli di jalur-jalur wisata ditertibkan.
“Kami sudah sampaikan ke Dinas Pariwisata dan nanti kami akan bekerjasama dengan pihak kepolisian,” ucapnya.
ASITA berkomitmen untuk ikut memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor dengan terus menggenjot promosi wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mendatangkan wisatawan nasional, regional, dan mancanegara ke wilayah Kabupaten Bogor.
“Kami juga akan terus membangun sinergitas baik dengan asosiasi lain maupun Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Di samping itu terus menggenjot promosi wisata serta menggelar berbagai event,” ujarnya.
Menurut Syawqi, wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi wisata yang sangat keren.
“Salah satu yang ditawarkan oleh ASITA di luar Bogor adalah pesona desa wisata, serta event-event sport and tourism yang sering digelar di Kabupaten Bogor
Saat ini kata Syawqi, ASITA Kabupaten Bogor beranggotakan sebanyak 130-an orang di mana 34 di antaranya adalah perusahaan tour and travel.
“Semua perusahaan tour and travel yang bergabung di ASITA wajib mengantongi perizinan dan legalitas lengkap dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dan dinas perizinan lainnya. Kami juga ikut memberikan pengawasan, edukasi, pelatihan, kepada perusahaan travel anggota ASITA agar kegiatan akomodasi wisatawan aman dan nyaman. Sedangkan teknis kondisi kendaraan bukan domain kami, ada di dinas terkait,” jelasnya.
Penanganan Pungli di Kabupaten Bogor
Di tempat yang sama, Kadisbudpar Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menyampaikan sesuai dengan pengawasan dan laporan dinasnya praktik pungli yang terjadi di Kabupaten Bogor umumnya terjadi di jalur perjalanan menuju objek wisata.
“Kalau di dalam area objek wisata sebetulnya juga ada. Hanya saja itu lebih karena belum adanya kesepahaman. Contohnya di objek wisata Gunung Pancar. Di sana belum ada kesepahaman antara para pengelola wisata. Di Leuwi Hejo sudah mulai rapi. Makanya dengan adanya ASITA akan lebih baik lagi karena wisatawan diarahkan ke lokasi-lokasi yang telah teridentifikasi dengan baik,” jelasnya.
Yudi menegaskan, dalam upaya penindakan jika praktik pungli terjadi di dalam area objek wisata maka pihaknya meminta bantuan ke lembaga Satgas Saber Pungli. Namun jika pungli terjadi di perjalanan menuju objek wisata maka meminta bantuan ke aparat di wilayah.
“Seperti pungli yang terjadi di jalur perjalanan menuju objek wisata Sukamakmur, yang bergerak adalah Kapolseknya. Sekarang sudah tertib. Dari sisi pencegahan, kami selalu sosialisasikan melalui Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis dan Sapta Pesona,” tukasnya mencontohkan.
Di samping itu, Kadisbudpar juga meminta kepada para pelaku pariwisata agar berkomunikasi dan bersilaturahmi yang baik dengan tokoh dan aparat setempat maupun Pemkab Bogor.
“Karena wisata di Kabupaten Bogor banyak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat,” imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu, berharap ASITA menjadi pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing khususnya di Kabupaten Bogor.
“Mari majukan pariwisata Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor sangat kaya potensi pariwisatanya. Kekayaan alam, posisi strategis sebagai wilayah aglomerasi, populasi 5,7 juta penduduk.Potensi ini harus terus dipromosikan dan ditingkatkan kualitasnya. Kami akan terus berupaya ciptakan iklim investasi sektor pariwisata baik dari sisi perizinan, kebijakan, maupun dukungan infrastruktur,” paparnya.(Acep Mulyana)