Bogordaily.net – Meski diguyur hujan, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor tetap menggelar aksi demo menolak program tapera di depan Istana Presiden, Kota Bogor, Kamis 27 Juni 2024.
Aliansi BEM se-Bogor menilai program tapera yang digagas oleh para petinggi Indonesia justru menjadi penderitaan baru bagi masyarakat khususnya di Kota Bogor.
Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Achmad Sobari menjelaskan bahwa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) justru tidak memihak sama sekali kepada masyarakat.
“Tentunya kita ingin pemerintahan yang adil dan mensejahterakan rakyat bisa terwujud tanpa adanya program yang justru membuat sengsara rakyatnya,” kata Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Achmad Sobari
Oleh karena itu, kata Sobari, Aliansi BEM se Bogor membawa beberapa poin tuntutan kepada para petinggi Indonesia.
Poin Tuntutan BEM se-Bogor
1. Mendesak dan menolak tentang pengesahan RUU TNI dan RUU POLRI.
2. Menolak Program TAPERA dan segala kebijakan yang merugikan masyarakat serta
menuntut untuk dicabutnya peraturan tersebut dan negara harus bertanggung
jawab penuh atas hak rakyat dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan tempat
jawab penuh atas hak rakyat dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal
yang layak.
3. Menuntut dan mendesak DPR untuk melakukan peninjauan ulang terhadap RUU
penyiaran serta tidak mengesahkan RUU penyiaran menjadi UU.
4. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan Marwah Mahkamah Agung seperti cita-cita negara.
5. Menuntut untuk adanya penarikan izin pembabatan perkebunan sawit dan pengembalian hak masyarakat untuk mengelola hutan adat.
6. Menuntut penarikan dan pengkajian ulang tentang urgensi pengesahan PP Nomor 25
Tahun 2024 yang menawarkan ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang.
7. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut Permendikbud Ristek Nomor 2
tahun 2024 dan memastikan setiap perguruan tinggi untuk tidak menaikan biaya
pendidikan untuk saat ini dan seterusnya.
8. Mendesak Presiden Jokowi Untuk Mencopot Jajaran direksi utama PT ANTAM
terhadap korupsi yang merugikan negara. (Muhammad Irfan Ramadan)Â