Friday, 12 July 2024
HomeKota BogorDPRD dan Pemkot Bogor Menyetujui Raperda Perubahan Pemakaman

DPRD dan Pemkot Bogor Menyetujui Raperda Perubahan Pemakaman

Bogordaily.net Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2002 tentang Pemakaman menjadi Perda tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Ketua Tim Pansus, Gilang Gugum Gumelar, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil fasilitasi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan atas kesepakatan bersama dengan Panitia Khusus Kota Bogor, maka Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2002 tentang Pemakaman diganti dengan Raperda baru, yaitu Raperda Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Raperda ini disusun dengan pertimbangan Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan permajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak dan juga sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman.

“Untuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemakaman kami mohon untuk dicabut setelah Raperda Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Pemakaman disahkan menjadi Perda. Dan juga agar segera diterbitkan Peraturan Wali Kota terkait Penerbitan Lokasi (Penlok) khusus pemakaman,” ucap Gilang, Selasa 11 Juni 2024.

Gilang juga mengatakan, bahwa terdapat beberapa hal substansi yang sudah dituangkan di dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Sehingga politisi PPP ini berharap apa yang telah dilakukan oleh Kota Bogor bersama dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bogor.

“Kami berharap apa yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat Kota Bogor,” ujarnya.

Sementara, Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota yang telah menyetujui Raperda Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Ia berharap dengan adanya Perda tentang Pemakaman ini, bisa menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemakaman di Kota Bogor.

“Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pelayanan pemakaman bukan bagian objek retribusi dengan kata lain retribusi pemakaman sudah tidak dipungut lagi,” tutup Hery.(Muhammad Irfan Ramadan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here